Tak Seperti Indonesia, Vietnam Pangkas PPN Sebesar 2, Kurangi Kementerian dan PNS
Vietnam mengambil berbagai kebijakan yang sangat berbeda dengan Indonesia. Vietnam lebih memilih memangkas pajak pertambahan nilai (PPN), merampingkan kementerian dan mengurangi pegawai negeri sipil (PNS).
Pada tanggal 30 November 2024, Majelis Nasional ke-15 Vietnam mengesahkan Resolusi Sidang ke-8, yang menetapkan untuk terus mengurangi PPN untuk kelompok barang dan jasa yang ditentukan dalam Poin a, Bagian 1.1, Klausul 1, Pasal 3 Resolusi No. 43/2022/QH15 tentang kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung Program Pemulihan dan Pembangunan Sosial Ekonomi.
Sebelumnya, Vietnam telah memperpanjang pengurangan PPN dari 10 menjadi 8 hingga 31 Desember 2024, sebagaimana diuraikan dalam Keputusan 94/2023/ND-CP sesuai dengan Resolusi No. 110/2023/QH15.
Berdasarkan Resolusi 142/2024/QH15, Pemerintah Vietnam menerbitkan Keputusan 72/2024 pada tanggal 30 Juni, yang memberikan pedoman untuk pelaksanaannya, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli dan akan tetap berlaku hingga akhir tahun 2024.
Pemotongan PPN akan berlaku secara seragam di semua tahap baik itu impor, manufaktur, pemrosesan, dan perdagangan, untuk barang dan jasa yang memenuhi syarat.
Sementara itu, barang dan jasa yang tidak memenuhi syarat untuk pengurangan PPN yang akan datang akan sama dengan pemotongan sebelumnya, yang meliputi: Telekomunikasi; Teknologi informasi; Layanan keuangan dan perbankan; Sekuritas; Asuransi; Bisnis real estat; Produksi logam dan produksi produk logam prefabrikasi; Pertambangan (tidak termasuk penambangan batu bara); Produksi kokas; Minyak bumi olahan; Bahan kimia dan produk kimia; dan Barang dan jasa yang dikenakan pajak konsumsi khusus.
Selain itu, Keputusan 94/2023/ND-CP telah menerapkan pengurangan PPN sebesar 2 atas barang dan jasa yang dikenakan pajak PPN sebesar 10, dengan pengecualian tertentu.
Keputusan tersebut mencakup daftar lengkap barang dan jasa yang dikecualikan dari pengurangan PPN sebesar 2, yang merinci kode produk dan kode HS tertentu.
Tak hanya itu, Vietnam telah merilis rincian rencana induk untuk mengecilkan pemerintah dengan menggabungkan kementerian dan menghilangkan jumlah unit mereka sebesar “setidaknya 15-20” dalam upaya mengalihkan dana dari birokrasi ke proyek pembangunan.
“Tujuannya adalah memangkas jumlah pegawai negeri dan merampingkan operasi,” ungkap pernyataan di situs web pemerintah Vietnam.
“Restrukturisasi tersebut akan meningkatkan kualitas kader, pegawai negeri sipil, dan pegawai negara, sekaligus membuat manajemen negara lebih efisien dan efektif,” papar pernyataan itu.
Ketua Partai Komunis Vietnam To Lam, yang mempelopori rencana tersebut, mengatakan dalam rapat parlemen pada tanggal 31 Oktober bahwa sekitar 70 anggaran dikhususkan untuk gaji pegawai negeri dan pengeluaran rutin. “Hal ini menyisakan sedikit uang untuk mendukung proyek pembangunan,” ujar dia.
Berdasarkan rencana tersebut, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan dan Investasi akan digabung menjadi satu, sementara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Konstruksi digabung, menurut pernyataan hari Senin (16/12/2024).
“Restrukturisasi tersebut juga akan mencakup penggabungan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Dalam Negeri, sementara Kementerian Pertanian dan Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup akan menjadi satu kesatuan,” ungkap dia.
Kementerian dan lembaga negara “harus segera menyusun” program restrukturisasi terperinci dan menyerahkannya kepada pemerintah pusat bulan ini, menurut pernyataan tersebut.
Perombakan pemerintah akan membantu “mempersiapkan bangsa untuk memasuki era baru, era kemajuan,” menurut pernyataan lain di situs web pemerintah.
Kebijakan Vietnam ini sangat berbeda dengan Indonesia yang akan menaikkan PPN menjadi 12 pada awal tahun 2025 dan telah memiliki jumlah kementerian yang sangat besar, lebih besar dari pemerintahan sebelumnya.
