Indonesia Cs Menuju Keanggotaan Resmi BRICS, Apa yang Sebenarnya Dicari?
Pada Oktober 2024, empat negara utama di Asia Tenggara telah menjadi mitra BRICS. Lantas mengapa Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Vietnam menempatkan diri mereka di jalur keanggotaan?
Apa itu BRICS?
BRICS didirikan pada tahun 2009 oleh Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan dan dipandang sebagai kelompok ekonomi berkembang yang bekerja sama untuk memperkuat hubungan ekonomi dan membatasi pengaruh AS dalam sistem keuangan dan perdagangan global.
Pada 2023, BRICS memutuskan untuk memperluas keanggotaan dengan mengundang Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, UEA, dan Arab Saudi untuk bergabung. Dengan sebagian besar dari mereka bergabung kecuali Argentina dan Arab Saudi, BRICS sekarang menjadi kelompok dengan sembilan anggota resmi.
Menyitir dari Australian Institute of International Affairs, secara total, ekonomi anggota ini menyumbang sekitar 28 dari ekonomi global, yang setara dengan lebih dari USD28,5 triliun. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang diselenggarakan di Kazan, Rusia, 13 negara ditambahkan sebagai negara mitra termasuk Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Vietnam. Sebagai mitra, negara-negara Asia Tenggara ini dapat meningkatkan kerja sama lebih lanjut dengan anggota BRICS menuju anggota resmi BRICS.
Efek Trump
Terjepit dalam persaingan kekuatan besar, sebagian besar negara Asia Tenggara sering memilih untuk mengambil sikap netral "hedging" antara Amerika Serikat dan China. Namun, ketidakpastian era Trump mungkin mengubah perhitungan negara-negara Asean. Jamil Ghani dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) berpendapat bahwa kepemimpinan Trump 2.0 ini dapat mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk menjajaki hubungan yang lebih dekat dengan BRICS, didorong oleh kekhawatiran atas kebijakan ekonomi AS.
Kekhawatiran ini termasuk ketidakhadiran Washington dari perjanjian perdagangan multilateral seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership dan Regional Comprehensive Economic Partnership, serta kebijakan proteksionis Trump, yang ditetapkan selama masa jabatan pertamanya terhadap negara-negara lain yang memiliki defisit perdagangan dengan AS, bahkan jika mereka adalah sekutu Amerika.
Perhitungan Strategis
Meskipun demikian, masing-masing negara Asia Tenggara yang berpartisipasi dalam BRICS memiliki tujuan nasional yang berbeda. Malaysia, Thailand, dan Indonesia lebih mencari keanggotaan penuh BRICS, sementara Vietnam mengambil pendekatan yang lebih hati-hati.
Bagi trio Malaysia-Thailand-Indonesia, fokus utamanya adalah pada manfaat ekonomi dan peningkatan pendanaan untuk memperbaiki infrastruktur, terutama investasi dari Bank Pembangunan Baru (NDB) BRICS. NDB didirikan pada tahun 2015 dengan tujuan menyediakan sumber daya bagi negara anggota BRICS dan negara berkembang.
Berpartisipasi dalam BRICS juga dapat membantu negara-negara ini secara strategis menyeimbangkan persaingan geopolitik antara Washington dan Beijing serta mempertahankan otonomi mereka di tengah ketidakpastian regional dan global.
Bagi Malaysia, keputusan untuk bergabung dengan BRICS sejalan dengan kebijakan luar negeri Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang menyeimbangkan antara dua kekuatan besar. Anwar menegaskan, partisipasi dalam BRICS dipandu oleh kepentingan ekonomi dan perdagangan. Dalam hal ini, sebagai negara maritim, Malaysia dapat membuka jalan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi melalui kerjasama ekonomi dengan negara anggota BRICS.
Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mencari status kekuatan menengah global dan meningkatkan pengaruhnya di Selatan Global. Berpartisipasi dalam BRICS dapat membantu meningkatkan pengaruhnya di panggung global.
Presiden Prabowo Subianto juga ingin negara tersebut memperoleh keuntungan ekonomi dari BRICS. "Kami ingin bergabung dengan berbagai blok ekonomi karena kami ingin menemukan peluang terbaik untuk ekonomi kami sendiri, kami perlu memikirkan kesehatan ekonomi kami untuk rakyat kami sendiri," katanya.
Demikian pula, bagi Thailand, partisipasi telah dibenarkan sebagai kontribusi untuk tujuan ekonomi dan diplomatik dengan memanfaatkan berbagai platform. Dalam kasus Vietnam, keterlibatan dalam BRICS memajukan kebijakan luar negeri yang multidirectional dan beragam, yang memprioritaskan hubungan dengan organisasi regional dan global.
Terancam Hukum Cambuk ,Polda Aceh beserta Jajaran Ungkap 84 Kasus Maisir dan Amankan 94 Tersangka
Namun, Hanoi masih wait and see karena tidak ingin menempatkan dirinya dalam posisi konfrontatif terhadap AS dan merusak hubungan dengan AS dan UE, dua importir terbesar produknya. Dibandingkan dengan negara-negara mitra BRICS lainnya dari Asia Tenggara, Vietnam memiliki pandangan yang berbeda tentang organisasi multilateral ini yang mungkin memerlukan proses pertimbangan internal yang lebih lama.
Sementara, Australia telah menyatakan ingin menjadi mitra pilihan di Asia Tenggara. Ini berarti bahwa Australia perlu memahami motivasi di balik negara-negara Asia Tenggara yang semakin dekat dengan BRICS, sebagai cara strategis untuk mempertahankan otonomi dan mengimbangi ketidakpastian dan tantangan dari kebijakan ekonomi proteksionis Trump.