Pro-Kontra Izin Tambang, PP Muhammadiyah Bicara Redistribusi Aset yang Dikuasai Oligarki

Kabar Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima tawaran izin usaha tambang dari pemerintah menimbulkan pro dan kontra. Muhammadiyahakan menyampaikan keputusan mengenai tawaran konsesi lahan bagi ormas keagamaan usai Konsolidasi Nasional di Universitas Aisyiyah, Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah Mukhaer Pakkanna mengatakan, kondisi karut-marutnya dunia pertambangan Indonesia saat ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Lahan tambang banyak dikuasai oleh oligarki ekonomi dan politik.

"Saya melihat adanya kebutuhan mendesak untuk redistribusi aset dan akses pemanfaatan terhadap lahan-lahan yang dikuasai oleh oligarki," kata Mukhaer dalam keterangan yang dikirimkan kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (27/7/2024).

Direktur Program Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta itu menjelaskan, sejatinya peran manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi masalah lingkungan akibat ulah oligarki dan kartel industri pertambangan. Karena itu, Mukhaer mengatakan, meski tidak ada makan siang yang gratis, dirinya memandang PP Muhammadiyah harus memanfaatkan momentum ini untuk memulihkan keadaan.

"Terlepas dari 'tidak ada makan siang gratis' dari kebijakan Pemerintah terhadap PP 25 Tahun 2024 ini, saya kira ini momentum yang tepat untuk memulihkan keadaan. Kita harus membuktikan tantangan itu!" kata Mukhaer.

Mukhaer mengungkapkan dengan mengutip Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam ayat tersebut, Tuhan berfirman Apakah Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu, manusia yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah.

"Sebagai khalifah Allah, apakah manusia tidak mau bertanggung jawab mengatasi masalah yang rusak itu? Apakah manusia telah pasrah dan 'cuci tangan' untuk menyelesaikan masalah itu? Di mana fungsi kekhalifaan manusia? Apakah manusia berniat melamar sebagai malaikat sehingga bebas dari tugas-tugas kemanusiaan? Apakah lowongan itu masih ada?" katanya.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam memperbaiki kondisi lingkungan dan menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. "Dengan centang-perenangnya kondisi pertambangan saat ini akibat ulah oligarki dan kartel pelaku industri pertambangan, telah memicu ekosistem lingkungan yang rusak parah, sarat kejahatan, korupsi, dan lembaran dunia hitam yang lain," ujar Mukhaer.

"Malaikat itu menghindari dosa. Dan memang ia ditakdirkan untuk selalu suci, sementara, manusia sebagai khalifah, ia harus siap salah dan bertanggung jawab," kata Mukhaer.