Negara Bagian AS Teken UU Larang Transplantasi Organ dari China

JAKARTA – Salah satu negara bagian Amerika Serikat (AS) telah mengesahkan undang-undang yang melarang perusahaan asuransi kesehatan menanggung transplantasi organ yang terkait dengan China. Undang-undang, yang disahkan oleh Negara Bagian Tennessee ini kemungkinan akan memicu perdebatan nasional dan menarik perhatian internasional.

Ditandatangani oleh Gubernur Bill Lee pada 28 Maret, undang-undang tersebut, efektif mulai 1 Januari 2026, akan melarang penyedia asuransi di Tennessee untuk mendanai prosedur transplantasi organ apa pun jika dilakukan di China atau melibatkan organ yang bersumber dari China.

Melansir The Hong Kong Post, Selasa (15/4/2025), undang-undang yang belum pernah ada sebelumnya ini menempatkan Tennessee di garis depan protes internasional yang berkembang atas dugaan keterlibatan China dalam praktik pengambilan organ yang tidak etis dan tanpa persetujuan.

Undang-undang ini juga menimbulkan pertanyaan yang lebih luas tentang etika medis, hak asasi manusia internasional, dan peran negara bagian AS dalam masalah kebijakan luar negeri.

Pernyataan Moral dan Legislatif

Undang-undang Tennessee berasal dari tuduhan yang sudah lama ada bahwa pemerintah China telah terlibat dalam pengambilan organ paksa dari sejumlah tahanan, termasuk praktisi Falun Gong, Muslim Uighur, warga Tibet, dan kelompok terpinggirkan lainnya.

Meski China telah berulang kali membantah tuduhan ini, banyak laporan investigasi, kesaksian dari para penyintas, dan resolusi oleh badan-badan internasional telah menggambarkan gambaran suram tentang sistem transplantasi organ yang dijalankan negara yang beroperasi di bawah tabir kerahasiaan dan paksaan.

Para anggota parlemen Tennessee, mengutip laporan-laporan ini, berpendapat bahwa negara memiliki kewajiban moral untuk menjauhkan diri dari praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia secara mendasar.

Undang-undang ini dirancang memastikan bahwa tidak ada penduduk Tennessee atau perusahaan asuransi yang terlibat, bahkan secara tidak sengaja, dalam mendukung sistem yang menurut banyak ahli dan ahli etika sangat cacat, atau bahkan masuk ranah kriminal.

Dampaknya Pada Lanskap Perawatan Kesehatan dan Etika

Undang-undang Tennessee adalah yang pertama dari jenisnya di Amerika Serikat, yang berpotensi menjadi preseden bagi negara-negara lain untuk diikuti. Dengan menargetkan pendanaan asuransi—jalur keuangan penting bagi sebagian besar pasien yang menjalani transplantasi organ—undang-undang tersebut memperkenalkan langkah konkret dan dapat ditegakkan untuk mencegah partisipasi dalam apa yang digambarkan oleh para pembuat undang-undang sebagai "wisata transplantasi" ke China.

Meski sejumlah kelompok advokasi internasional telah lama menyerukan pembatasan wisata transplantasi ke China, hanya sedikit kebijakan di AS yang membahas masalah tersebut dengan kekhususan atau konsekuensi seperti itu.

Organisasi hak asasi manusia seperti Victims of Communism Memorial Foundation dan Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) memuji langkah Tennessee sebagai langkah "bersejarah" dan "berani" dalam menghadapi apa yang mereka anggap sebagai krisis kemanusiaan.

Implikasi Hukum dan Praktis

Undang-undang tersebut tidak mengkriminalisasi individu yang memilih mencari transplantasi di China, tetapi menempatkan beban keuangan secara langsung pada mereka jika mereka melakukannya.

Sejumlah perusahaan asuransi kesehatan di Tennessee akan dilarang mengganti biaya prosedur transplantasi apa pun jika melibatkan China dalam kapasitas apa pun. Ini termasuk organ yang diambil di China atau operasi yang dilakukan oleh fasilitas China.

Penyedia asuransi kemungkinan perlu menerapkan mekanisme pengawasan yang lebih kuat untuk memverifikasi asal organ dan lokasi prosedur. Pengawasan yang lebih ketat juga dapat dilakukan pada dokumentasi transplantasi dan pengungkapan pasien.

Beberapa kritikus berpendapat bahwa hal ini dapat menimbulkan kerumitan administratif dan bahkan mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan bagi pasien yang tidak mengetahui asal usul lengkap perawatan medis mereka.

Walau demikian, undang-undang tersebut dibuat dengan cermat untuk berfokus pada akuntabilitas tanpa mengenakan hukuman pidana, sehingga menavigasi persimpangan yang rumit antara pilihan perawatan kesehatan pribadi, praktik asuransi, dan etika internasional.

Penolakan dan Konsekuensi Geopolitik

Pemerintah China mengutuk undang-undang Tennessee, menyebutnya sebagai tindakan "bermusuhan dan bermotivasi politik" yang berakar pada "narasi palsu”, sebuah reaksi yang tidak mengherankan dari Beijing.

China menyatakan bahwa sistem transplantasi organnya telah mengalami reformasi besar dan beroperasi di bawah pedoman hukum serta etika yang ketat, termasuk pendaftaran donor sukarela.

Namun, transparansi tetap menjadi masalah yang terus-menerus. Tidak seperti di banyak negara Barat di mana data donasi dan transplantasi organ dapat diakses publik, China sering dikritik karena kurangnya catatan terbuka, pengawasan independen, dan mekanisme persetujuan yang dapat diverifikasi.

Pengawas internasional dan pakar medis secara konsisten menemukan ketidakkonsistenan dalam angka transplantasi yang dilaporkan China, yang memicu kecurigaan yang berkelanjutan.

Beberapa kritikus undang-undang Tennessee berpendapat bahwa undang-undang tersebut berisiko mempolitisasi perawatan kesehatan dan melibatkan polis asuransi dengan sengketa internasional.

Sebagian pihak lain memperingatkan tentang potensi dampak diplomatik dan pembalasan, terutama jika negara bagian lain di AS mengikuti atau jika anggota parlemen federal mengadopsi bahasa yang sama.

Namun, para pendukung undang-undang tersebut berpendapat bahwa undang-undang Tennessee mencerminkan nilai-nilai Amerika dan memperkuat komitmen historis negara terhadap hak asasi manusia.

Titik Balik dalam Etika Medis Global

Tindakan Tennessee dapat menandai titik balik dalam cara komunitas medis internasional menangani tuduhan pengadaan organ yang tidak etis.

Hingga saat ini, sebagian besar tanggapan terbatas pada resolusi akademis, kutukan simbolis, atau seruan untuk transparansi yang lebih besar.

Dengan mengkodifikasi pembatasan menjadi undang-undang negara bagian, Tennessee telah mengubah pembicaraan dari yang abstrak menjadi yang dapat ditindaklanjuti.

Jika negara bagian lain, atau bahkan mungkin pemerintah federal AS, mempertimbangkan undang-undang serupa, inisiatif Tennessee dapat dilihat sebagai domino pertama dalam pergeseran menuju kebijakan transplantasi yang lebih berlandaskan etika.

Negara-negara seperti Israel, Spanyol, dan Italia telah mengambil langkah legislatif untuk membatasi wisata transplantasi. Sekarang, AS memiliki model potensial di dalam perbatasannya.

Apa Selanjutnya?

Menjelang penerapan pada Januari 2026, perusahaan asuransi kesehatan, rumah sakit, dan pasien di Tennessee perlu menyesuaikan diri dengan lanskap hukum yang baru, dan kampanye edukasi, panduan etika, serta kerangka kepatuhan regulasi akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut efektif dan adil dalam praktiknya.

Meski para kritikus mungkin mempertanyakan kemanjuran atau motivasi di balik undang-undang tersebut, langkah Tennessee ini telah memicu perbincangan perbincangan, terutama terkait kesehatan, etika, dan hak asasi manusia. Ini juga membuka pintu bagi negara lain untuk mengambil langkah yang serupa.