Survei LSI: Kepercayaan Publik ke Kejagung Melambung, Dibuntuti MK dan KPK
JAKARTA – Lembaga Survei Indonesia (LSI) mempublikasikan hasil survei terbarunya soal RUU KUHAP, termasuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Indonesia. Dalam temuan tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) muncul sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik.
"Kalau untuk para penegak hukum, berarti di antara penegak hukum yang lain, Kejaksaan Agung ini cukup konsisten, dibandingkan survei sebelumnya juga cukup konsisten,” ujar Peneliti LSI Yoes C Kenawas dalam keterangannya, dikutip Senin (14/4/2025).
Berdasarkan survei tersebut, tingkat kepercayaan terhadap Kejagung mencapai 75 persen, disusul oleh Mahkamah Konstitusi (MK) 72 persen, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK 68 persen, pengadilan 66 persen, dan Polri 65 persen.
“Diikuti Mahkamah Konstitusi, KPK, pengadilan, dan yang terakhir itu Polri. Kalau kita lihat trennya, juga dibandingkan tahun lalu ya, Presiden sekarang di 88 persen, TNI di 84 persen, Kejaksaan Agung di 75 persen, 72 persen ini di Mahkamah Konstitusi, diikuti KPK, pengadilan, dan terakhir kepolisian,” ujarnya.
Yoes menyoroti bahwa peningkatan kepercayaan terhadap Kejagung salah satunya dipengaruhi oleh penanganan sejumlah kasus besar yang menarik perhatian publik. Hasil survei ini diketahui tak jauh berbeda dengan data Januari 2025 lalu.
"Kejaksaan sudah melakukan banyak penangkapan besar, seperti kasus Suami Sandra Dewi, Pertamina, itu sudah dilihat masyarakat dan mendapat apresiasi. Namun, tetap masih banyak kasus di luar sana yang perlu untuk ditangani,” ujarnya.
Survei dilakukan pada 22 hingga 26 Maret 2025, dengan target populasi adalah Warga Negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki akses ke telepon atau ponsel. LSI menggunakan metode Double Sampling (DS), yakni teknik pengambilan sampel acak dari basis data hasil survei tatap muka sebelumnya.
Total ada 1.214 responden, dengan margin of error sekitar ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Wawancara dilakukan melalui telepon oleh pewawancara yang telah mendapatkan pelatihan khusus.
