JK Sebut AS Bisa Resesi jika Pertahankan Kebijakan Tarif Impor Baru, Ini Alasannya
JAKARTA - Mantan Presiden Indonesia ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa Amerika Serikat bisa mengalami resesi jika Donald Trump mempertahankan kebijakan tarif resiprokal kepada negara mitra dagang negeri Paman Sam.
"Amerika bisa resesi. Kalau dia lama (pertahankan kebijakan tarif resiprokal)," ucap JK kepada awak media pada, Sabtu (5/4/2025).
1. Tak Berlangsung Lama
Menurut Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Trump pada negara-negara mitra dagang Amerika Serikat diperkirakan tidak akan berlangsung lama. Ia juga berpendapat bahwa kebijakan ini tidak serta-merta akan meningkatkan industri AS.
"Padahal ini saya kira tidak lama di Amerika. Karena tidak mungkin tiba-tiba industri Amerika tiba-tiba naik, Tidak mungkin. Butuh waktu," ujar JK.
2. Tarif Timbal Balik
JK mengatakan ada buruh dan tempat yang harus dipersiapkan teruma untuk membangun industri pasti memerlukan biaya yang cukup besar.
"Katakanlah kasus Indonesia ingin agar pabrik sepatu tetap di Amerika, buruhnya dari mana? Bagaimana mempersiapkan pabrik? Berapa bulan? Tiba-tiba, tidak mungkin murah, semua negara-negara Asia," ucap JK.
"Tidak mungkin dia dapat US$20 satu sepatu kalau yang kerjakan orang Amerika. Tidak mungkin itu. Mau tingkatkan pabrik mobil berapa lama itu bisa ditingkatkan?," lanjutnya.
Pada Rabu 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mendeklarasikan keadaan darurat ekonomi nasional. Langkah ini diwujudkan dengan pemberlakuan tarif timbal balik (Resiprocal Tarrifs).
Kebijakan tarif balasan ini juga menyasar Indonesia, yang tercatat sebagai negara ke-10 yang dianggap berkontribusi terhadap defisit perdagangan Amerika Serikat.
Amerika Serikat mengimpor barang dari Indonesia dengan nilai yang lebih besar sekitar 18 Miliar Dolar AS dibandingkan nilai ekspornya ke Indonesia. Sebagai konsekuensinya, Indonesia dikenakan tarif baru sebesar 32.
Baca Selengkapnya : JK Ungkap AS Bisa Resesi jika Trump Pertahankan Kebijakan Tarif Impor Baru