Kapal Meledak di Lamongan, DPR Soroti Tata Kelola Pengangkutan Pertamina

JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, menilai bahwa pengawasan di sektor pengangkutan energi, khususnya yang melibatkan Pertamina dan pemilik kapal sangat lemah. Hal itu menyusul terjadinya ledakan hebat yang menyebabkan kebakaran pada dua kapal, Tug Boat Roselyne 08 dan kapal tanker MT Ronggolawe, di perairan utara Lamongan, Jawa Timur.

Peristiwa yang terjadi di kawasan Lamongan Integrated Shorebase (LIS), Desa Kemantren, Kecamatan Paciran ini diduga dipicu oleh masalah pada mesin kapal. Buruknya pengelolaan transportasi energi di Indonesia pun kembali menuai sorotan.

Gunhar pun mempertanyakan kapal Ronggolawe 09 yang seharusnya berfungsi sebagai tanker minyak, kenapa digunakan untuk mengangkut batu bara. Seharusnya kapal ini dipakai untuk pengangkutan bahan bakar atau minyak mentah.

"Dari sisi fungsi, kapal ini seharusnya digunakan untuk pengangkutan bahan bakar atau minyak mentah. Namun, mengapa malah dipakai untuk mengangkut batu bara? Apakah sudah diuji kelayakannya untuk fungsi ini? Jika tidak, maka ini adalah bentuk kelalaian yang sangat serius," kata Gunhar dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/3/2025).

Gunhar juga menyoroti usia kapal yang sangat tua, yang diduga menjadi faktor utama penyebab insiden ini. Kapal Ronggolawe 09 tercatat dibangun pada 1993, artinya kapal tersebut telah beroperasi lebih dari 30 tahun. 

Melihat usia kapal, menurut Gunhar, perawatan rutin agar kapal tetap dalam kondisi layak beroperasi dan tidak membahayakan keselamatan awak serta lingkungan merupakan hal yang wajib dilakukan. Sebab, usia kapal yang sudah dua tentu memiliki resiko yang tinggi jika tidak mendapat perawatan yang baik.

"Apakah ada jaminan bahwa kapal ini masih layak beroperasi? Ataukah ini hanya bagian dari kelalaian yang dibiarkan hingga berujung tragedi?" ujarnya.

Gunhar meminta pemerintah, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Perhubungan, untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh atas insiden ini. Selain itu, meminta Pertamina dan perusahaan pelayaran yang terkait untuk bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut, termasuk memberikan kompensasi kepada korban yang terdampak.

"Ini bukan sekadar kecelakaan biasa, tapi bukti bobroknya tata kelola pengangkutan energi di Indonesia. Jangan sampai kejadian serupa terus berulang tanpa ada perbaikan nyata. Kita butuh sistem pengawasan yang lebih ketat agar keselamatan pelayaran dan lingkungan bisa terjamin," katanya.