Soal Kekhawatiran Pemulangan Hambali, Yusril: Pemerintah Harus Adil
JAKARTA - Pemerintah Indonesia mewacanakan pemulangan mantan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI), Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias Hambali dari penjara militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Guantanamo. Di tengah wacana tersebut, mencuat kekhawatiran pemulangan Hambali akan membangkitkan paham terorisme di Indonesia.
Merespons hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan menghargai adanya kekhawatiran itu. Namun, Yusril menegaskan pemerintah harus bersikap adil kepada semua warga negaranya, termasuk terhadap Hambali.
"Saya kira kekhawatiran itu tentu kita hargai, tapi kita ini pemerintah, mau tidak mau harus memberikan perhatian yang adil kepada semua orang. Jangan karena dia teroris, dia warga negara kita jangan kita biarkan di luar negeri itu tidak bisa juga," kata Yusril saat ditemui di kantornya, Jumat (24/1/2025).
"Kita tetap harus melakukan hal yang sama walaupun mungkin kita punya perbedaan kepentingan, perbedaan pandangan tapi kita harus tetap berlaku adil. Jangan kebencian terhadap sekelompok orang menyebabkan kalian berlaku tidak adil kepada mereka," sambungnya.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya mewacanakan pemulangan Hambali. Lebih dari itu, telah melakukan berbagai upaya penghapusan terhadap paham teroris.
"Pemerintah kita sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah persuasi mengantisipasi semua itu dan juga langkah-langkah pendekatan non-kepolisian, sudah ditemukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris," ujarnya.
Yusril melanjutkan, anggota JI juga sudah menyatakan taubat dari paham terorisme dengan menyatakan kesetiaannya kepada NKRI. "Kita ketahui bahwa jamaah Islamiyah sudah taubat dan menyatakan tidak akan melakukan kegiatan teroris dan setia kepada pemerintahan di Indonesia," ucapnya.
