Periskop 2025: Ketahanan Siber Indonesia Hadapi Ancaman yang Makin Berbahaya

JAKARTA - Isu keamanan siber menjadi perhartian besar di Indonesia pada 2024 menyusul insiden serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di pertengahan tahun. Serangan tersebut menjadi salah satu pukulan keras bagi pemerintah yang mendapat sorotan tajam terkait keamanan data publik di dunia maya.

Isu ini perlu menjadi perhatian serius, pasalnya, ancaman dari dunia maya kian hari semakin berbahaya, seriring dengan kemajuan teknologi dan keterhubungan global. Serangan siber harus dapat dideteksi dalam hitungan detik, bukan lagi menit atau jam, dan kerenatanan harus segera bisa dihilangkan agar serangan tidak menyebabkan kerugian. 

Ketahanan Siber yang Rapuh

Serangan terhadap PDNS ini bukanlah insiden keamanan siber di instansi pemerintah terakhir pada 2024. Berselang beberapa bulan, 6 juta data Nomor Peserta Wajib Pajak yang diduga diretas dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diduga telah diperjual belikan, dan sebelumnya kasus kebocoran 4,7 juta NIK dan NIP Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sistem yang dikelola Badan Kepegawaian Negara.

Insiden - insiden ini, selain menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah menjaga data mereka, juga memperlihatkan rapuhnya sistem pertahanan siber indonesia. Padahal, dinamika keamanan siber global semakin kompleka dan canggih, dan para aktor pelaku juga semakin berkembang dalam metode dan jumlah.

Dengan bergantinya pemerintahan, banyak yang berharap Presiden Prabowo akan memberi perhatian yang lebih serius terhadap isu keamanan siber ini. Dan memang, salah satu instruksi pertamanya sebagai Presiden ke-8 RI adalah meningkatkan sinergi badan-badan negara guna memperkuat ketahanan siber Indonesia.

“Terkait keamanan siber ini kita juga akan sinergikan karena banyak badan yang bermain di situ. Nah kalau mereka bersinergi tentunya makin bagus. Kita harapkan ketahanan dari siber ini bisa kita jaga itu yang pertama,” kata Wakil Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus menyampaikan instruksi Prabowo setelah dilantik di Istana Negara, pada 21 Oktober 2024 lalu.

Peningkatan Ketahanan Siber

Prabowo juga telah mengisntruksikan agar setiap instansi negara memiliki Computer Security Incident Response Team (CSIRT), yang akan menjadi garis depan dalam upaya mengatasi serangan siber pada instansi terkait.

CSIRT adalah tim yang bertugas untuk mencegah, menanggulalngi dan mengelola keadaan darurat terkait keamanan siber, serta koordinasi upaya respons insiden yang terjadi. Tim ini diharapkan dapat mendukung respon insiden keamanan komputer sehingga lebih cepat dan efisien, sehingga memperoleh kembali kendali dan meminimalkan kerusakan.

Langkah-langkah pemerintahan baru dalam menangani rentannya ketahanan siber di Indonesia ini perlu dinanti dan didukung agar lebih efektif. Terkait hal ini, langkah yang diambil Presiden Prabowo kurang lebih dirasa sudah berada di jalur yang tepat.

Pakar keamanan siber Goutama Bachtiar, sinergi respon pemerintah saat menghadapi isu keamanan siber adalah sesuatu yang perlu diperhatikan. Berkaca dari insiden serangan ransomware di PDNS, Goutama mencatat bahwa saat itu berbagai lembaga terkait memberikan responnya masing-masing, yang tidak hanya membingungkan bagi publik, tetapi juga tidak efektif.

Dia berharap respon instansi pemerintah pada saat kejadian serupa bisa disampaikan melalui satu pintu dengan sinergi dari berbagai pihak terkait.

“Sehingga tidak membingungkan dan memberi informasi yang jelas kepada publik,” kata Goutama dalam wawancara dengan Okezone beberapa waktu lalu.

Sinergi juga menjadi perhatian dari perusahaan pakar keamanan siber, Palo Alto Networks yang kembali menekankan pentingnya upaya terkoordinasi pemerintah dalam mengatasi serangan siber. Saat ditanya apakah perlu ada satu badan khusus untuk menangani insiden siber dan kasus keamanan siber untuk meningkatkan sinergi, Adi Rusli, Country Manager, Palo Alto Networks Indonesia menyerahkan hal itu pada kebijaksanaan pemerintah.

Masih perlu dinantikan bagaimana langkah-langkah dari pemerintahan baru ini akan berdampak pada ketahanan siber Indonesia. Tentu saja diharapkan jurus-jurus yang diterapkan Presiden Prabowo dapat meningkatkan kapabilitas dan kemampuan Indonesia dalam menghadapi isu keamanan siber dalam mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.