BLT Rp500 Triliun Era Jokowi Hanya Tersalurkan 50 ke Masyarakat, Kok Bisa?
JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengakui, hingga saat ini penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai (BLT) tidak tepat sasaran sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Luhut mengungkapkan, anggaran BLT dari pemerintah sebelumnya mencapai Rp500 triliun, namun hanya Rp250 triliun alias setengahnya yang sampai dengan benar-benar kepada masyarakat. Hal ini disebabkan data penerima manfaat tidak sesuai yang ada di pemerintah.
"Anda bisa bayangkan, Rp500 triliun bantuan langsung itu hanya Rp250 triliun yang sampai dengan benar. Kita mau ini (program) targeted dan membuat Indonesia lebih hebat ke depan," ujarnya di Jakarta, Rabu (15/1/2025).
1. Digitalisasi Penyaluran BLT
Luhut mengatakan setidaknya ada 4 pilar digitalisasi pemerintah yang akan dikerjakan selama Pemerintahan Prabowo Subianto. Termasuk di dalamnya mengupayakan agar penerima manfaat bantuan langsung dari pemerintah tepat sasaran menggunakan digitalisasi.
"Dengan AI (artificial intelligence) kita mau penyaluran bantuan langsung ini targeted, sehingga kedepannya bisa lebih baik," kata Luhut.
2. Pakai Sistem Govtech
Keempat pilar tersebut di antaranya pertama pengoptimalan pendapatan negara, pilar kedua melakukan efisiensi belanja negara, pilar ketiga adalah meningkatkan pelayanan publik, dan pilar keempat adalah bagaimana meningkatkan layanan berusaha. Penyaluran bantuan langsung sendiri masuk dalam pilar kedua berkaitan dengan efisiensi belanja negara lewat penyaluran yang tepat sasaran.
"Govtech itu sedang di desain bersama-sama 300 anak muda Indonesia yang ada di Peruri, mereka juga yang membantu kita saat covid. Saya sudah tanya, kalian bisa tidak membuat ini (4 pilar digitalisasi) semua," kata Luhut.
Luhut menambahkan digitalisasi yang tengah dikerjakan ini juga diharapkan mampu membuat belanja negara yang lebih optimal kedepannya. Sebab ada potensi tambahan penerimaan negara sekitar Rp1.500 triliun dari digitalisasi di sektor perpajakan menggunakan Coretax.
"Kita ini sekarang mencari siapa yang tidak membayar pajak. Kita harus melihat ini dengan kepala dingin, jangan sampai nanti menimbulkan masalah pula. Kita cari dulu (wajib pajak), tidak semua langsung kita pajaki," pungkasnya.
