MNC Peduli Dukung PMI Jakarta Pusat Menyelenggarakan Gerak Jalan Santai Relawan

JAKARTA - Wakil Sekjen DPP PKB kubu Muhaimin, Helmy Faishal Zaini menyatakan, Muhaimin memang berhak mengeluarkan dekrit. Sebagai mandataris muktamar, Cak Imin berhak mengambil kebijakan di saat-saat tertentu.

Dia juga mengatakan bahwa pihaknya tidak mengakui pelaksana tugas DPP PKB. "Pelaksana tugas itu tidak dikenal. Ketua Umum sebagai mandataris punya legitimasi lebih kuat dibanding pelaksana tugas atau pejabat sementara," jelas Helmy di Jakarta, Rabu (9/4/2008).

Helmy tetap berharap konflik ini berakhir dengan baik. Karena itu pihaknya akan terus mendorong pada rekonsiliasi. "Kembalikan partai ke jalan yang benar," cetusnya.

Diberitakan sebelumnya, Muhaimin Iskandar mengeluarkan dekrit versinya sebagai Ketua Umum yang telah diberhentikan Ketua Dewan Syuro PKB Abdurahman Wahid.