Benahi Birokrasi, Misi Besar Prabowo Menuju Indonesia Emas
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginginkan pemerintahan yang bersih dan mengedepankan kesejahteraan rakyat. Hal itu dilakukan untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut eks relawan Jokowi, Jay Octa, semua jajaran di pemerintahan harus bisa menerjemahkan keinginan Prabowo, termasuk soal pembenahan birokrasi. Sehingga, semua elemen harus bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut.
Apalagi, reformasi birokrasi masuk dalam misi besar yang tertuang dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. "Sementara jajaran pemerintah di semua level mestinya bisa menerjemahkan apa yang diinginkan Presiden Prabowo, yaitu bekerja keras untuk menuju Indonesia Emas," ujar Jay Octa dalam keterangannya, dikutip Selasa (17/12/202).
Jay mengatakan, laju pembangunan bisa terhambat jika sejumlah kementerian maupun lembaga negara diisi orang yang memiliki kinerja buruk. "Harus kita akui banyak pejabat yang mentalnya kurang baik. Ada juga yang berkarier karena kedekatan dengan atasan, tidak profesional," imbuhnya.
Banyak hal yang ia sorot, misalnya tidak menindaklanjuti temuan dugaan penyimpangan anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, ada posisi yang diisi orang lebih dari lima tahun atau tidak diganti.
"Ini yang membuat kita tidak maju-maju. Kabinet baru, menteri berganti, pelayanan publik tidak berubah. Menyedihkan," imbuhnya.
Jay menilai perlunya ada pembenahan yang harus dilakukan. Sebab, yang reformasi birokrasi belum sepenuhnya berjalan.
"Presiden Prabowo harus melihat betul proses rekrutmen dan bidding di semua lembaga dan kementerian, tanpa terkecuali. Ada pejabat yang nggak ganti ganti, walau menterinya sudah ganti tiga kali. Tidak ada regenerasi," katanya.
Reformasi birokrasi, Jay mengingatkan, bahwa satu dari lima prioritas program kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2019-2024. Namun, belum tercapai sepenuhnya sampai pemerintahannya berakhir.
"Tapi itu semua belum tercapai sampai pemerintahan Jokowi berakhir, dan menjadi isu krusial sampai saat ini," tuturnya.
Adapun target dari reformasi birokrasi, di antaranya birokrasi yang cepat dalam melayani, termasuk soal perizinan. Adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif dan tidak terjebak zona nyaman.
Sementara Prabowo sebelumnya juga sempat mengakui bahwa birokrasi terkenal sangat ribet dan lambat. Sehingga, ia menekankan perlunya pembenahan.
"Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian, tidak. Tapi saya ingin membantu, di mana ada bottle neck, di mana ada kesulitan segera kita atasi," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024.
