Akhir Tahun, Menag dan DPR Akan Bahas Biaya Haji
JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2025 bersama dengan Komisi VIII DPR RI pada akhir tahun 2024. Hal ini menunggu selesainya masa reses DPR yang masih berlangsung.
“Sudah ada kalender, kan masih Reses DPR sekarang. Jadi mungkin dalam waktu singkat ada waktu diberikan oleh DPR. Bulan ini,” ujar Nasaruddin di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (12/12/2024).
Pada kesempatan itu, Menag masih enggan mengungkapkan apakah biaya haji yang akan dibahas dan diputuskan nantinya akan lebih tinggi atau tidak dari tahun 2024. Pasalnya, masalah penetapan biaya haji adalah hasil dari keputusan bersama dengan DPR.
“Kesepakatan dengan DPR,” tegasnya.
Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief juga menegaskan, bahwa kesepakatan mengenai biaya haji harus melalui pembahasan bersama Komisi VIII DPR.
“Jadi Insya Allah akan kita usulkan akhir tahun ya, pada Komisi VIII dan mudah-mudahan awal tahun depan bisa dibahas BPIH. Karena memang saat ini juga sedang reses,” kata Hilman.
Hilman menambahkan, bahwa sesuai prosedur, BPIH memerlukan persetujuan dari Komisi VIII DPR sebelum ditetapkan. Namun, ia belum bersedia mengungkapkan estimasi biaya haji tahun depan.
“Mengenai angkanya, nanti saja ya,” kata Hilman.
Sementara diketahui, untuk musim haji 2025, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 jemaah. Kuota ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu kategori reguler dan kategori khusus. Pembahasan mengenai biaya haji diharapkan dapat memberikan solusi terbaik bagi calon jemaah yang sudah menantikan kepastian pelaksanaan ibadah haji tahun depan.
Meski belum ada angka resmi, biaya haji tahun depan juga akan menyesuaikan berbagai faktor, termasuk fluktuasi nilai tukar mata uang dan penyesuaian layanan di Arab Saudi. Selain itu, nantinya pembahasan biaya haji juga akan dilakukan secara transparan untuk menjaga keseimbangan antara kualitas layanan dan kemampuan jemaah.
