Menhan: TNI Tidak Berada di Garis Depan dalam Pemberantasan Judi Online
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, posisi TNI dalam rangka memberantas praktik judi online (judol) tidaklah berada di garis depan. Ia menekankan, posisi TNI dalam memberantas judol hanya memberi dukungan kepada lembaga penegak hukum.
Sjafrie menegaskan, TNI merupakan lembaga pertahanan negara. Meski demikian, ia mengatakan bahwa TNI harus memahami politik negara lantaran lembaga pertahanan bangsa itu menjalankan tugas atas keputusan politik Pemerintah.
"TNI itu kan alat pertahanan negara. Jadi, politik negara itu harus juga dipahami oleh TNI dan tentunya juga TNI dalam menjalankan tugasnya juga berdasarkan keputusan politik dari pemerintah," tutur Sjafrie saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).
Kendati demikian, Sjafrie berkata bahwa pelaksanaan tugas TNI dalam memberantas praktik judol, bukan berada di garis terdepan. Ia mengatakan, TNI hanya bisa memberi dukungan kepada lembaga penegak hukum.
"Apa yang diteruskan, dilanjutkan oleh TNI dalam rangka mendukung pemberantasan judi online itu tidak berada di garis depan, tapi support memberi dukungan kepada law enforcement," tutur Sjafrie.
"Jadi jangan disalahartikan TNI seolah-olah akan tampil untuk memberantas judi online. Tapi yang pastinya adalah moril kita mendukung untuk pemberantasan judi online. Itu yang saya sampaikan dan juga dilaksanakan oleh Panglima TNI," tandas Sjafrie.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendorong agar prajurit TNI turut dilibatkan dalam memberantas judol. Bahkan, ia berharap agar sebagian aset judol yang disita, bisa dihibahkan ke TNI untuk kesejahteraan prajurit.
Hal itu disampaikan Sukamta saat rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menhan dan Panglima TNI Agus Subiyanto di Gedung Nusantara II DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin 25 November 2024.
Sukamta menjelaskan, alasan TNI perlu dilibatkan berantas judol lantaran omzet dari praktik haram itu sudah mencapai Rp900 triliun per 2023. Perputaran uang itu, kata dia, jauh di bawah anggaran TNI yang hanya Rp165 triliun.
"Kalau PPATK itu mengatakan 2023 omzetnya Rp350 triliun, kemarin sudah ada yang mengatakan omzetnya sudah sampai Rp900 triliun. Sementara anggaran TNI cuma Rp165 triliun," ucap Sukamta.
Politisi PKS ini meyakini, TNI bisa memberantas praktik judol bila dilibatkan. Sukamta pun berharap pada Menhan Sjafrie Sjamsoeddin untuk bisa melobi ke Presiden Prabowo Subianto agar bisa melibatkan TNI memberantas judol.
"Saya yakin yang bisa mengatasi itu hanya TNI kalau TNI serius diterjunkan, enggak susah itu menggulungnya. Nah saya berharap betul mudah-mudahan Pak Menhan bisa lobi kepada presiden, mudah-mudahan presiden menugaskan TNI untuk menyelesaikan judol ini," terang Sukamta.
