Tax Amnesty Jilid III Mendadak Dibahas DPR dan Pemerintah, Pengampunan Dosa Pajak bagi Orang Kaya

JAKARTA - Tax amnesty akan kembali dibahas oleh DPR dan pemerintah. Sebab, tax amnesty masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025–2029.

Hal ini disampaikan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan. Dia mengatakan bahwa pihaknya akan mulai melakukan pembahasan terhadap sejumlah rancangan undang-undang (RUU) prioritas yang ditugaskan ke komisi-nya mulai akhir November 2024.

"Kami mulai dari sekarang ini untuk yang menjadi prioritas atau yang menjadi domain-nya Baleg itu dari November ini, akhir (November), sampai dengan setahun ke depan, tahun 2025," kata Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 20 November 2024.

Hal itu disampaikan-nya usai Rapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 menyetujui 176 rancangan undang-undang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025–2029 dan 41 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2025.

"Kami akan coba melakukan sebuah metode untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi target," ujarnya.

Dia menuturkan bahwa pihaknya setidaknya akan menggulirkan pembahasan terhadap 11 RUU prioritas.

"Di Baleg itu ada kurang lebih 11 (RUU). Nah, kalau yang komisi itu masing-masing akan melakukan pembahasan masing-masing komisi," ucapnya dilansir Antara.

Dia lantas berkata, "Setelah pembahasan komisi juga akan kembali kepada Baleg untuk penyusunan harmonisasi dan penyelarasan."

Berikut 41 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2025:

Usulan Komisi-Komisi

1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (komisi I)

2. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 29 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Komisi II)

3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Komisi III)

4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

5. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Komisi V)

7. RUU atas Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Komisi VI)

8. RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Komisi VI)

9. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Komisi VII carry over)

10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah (Komisi VIII)

11. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Komisi VIII)

12. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Komisi IX)

13. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Komisi X)

14. RUU tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty (Komisi XI)

15. RUU tentang Energi Baru Dan Energi Terbarukan (Komisi XII carry over)

16. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Komisi XIII)

Usulan Baleg

17. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Komcad)

19. RUU tentang Komoditas Strategis

20. RUU Pertekstilan

21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia

22. RUU tentang PPRT

23. RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern

24. RUU tentang BPIP

25. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Carry over)

26. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum

27. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

28. RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian