Ini Tantangan Sawit RI di Dalam Negeri hingga Eropa-AS
JAKARTA - Sawit Indonesia menghadapi tekanan karena isu deforestasi dan keberlanjutan lingkungan. Uni Eropa dan AS pun memberlakukan kebijakan ketat dengan memperumit ekspor sawit Indonesia.
Direktir Eksekutif Responsinle Palm Oil Intiatives (RPOI) Rosediana Suharto mengatakan, kebijakan seperti European Green Deal dan Forest Bill menjadi hambatan utama ekspor sawit Indonesia.
Kedua aturan ini menyoroti dampak lingkungan sawit, dengan menuntut produsen memenuhi standar tinggi terkait emisi karbon dan deforestasi.
“Nah sekarang kita lihat kenapa EU bikin kebijakan Green Deal itu adalah sebuah kebijakan proteksi yang sangat besar. Jadi Green Deal ini apalagi semua kebijakan mulai dari yang kecil sampai yang besar itu mereka membuat sesuatu ketentuan untuk memproteksi diri mereka sendiri,” ujar Rose dalam keynote speech pada acara seminar nasional yang diselenggarakan Rumah Sawit Indonesia (RSI) di Jakarta, Senin (18/11/2024).
“Mereka tidak memasukkan karet karena mereka menganggap karet itu adalah tanaman hutan,” lanjutnya.
Di dalam negeri, petani sawit menghadapi kendala lain berupa minimnya subsidi dan perlindungan harga. Ketika harga anjlok, banyak petani harus beralih ke komoditas lain, seperti karet atau kopi, yang memperlihatkan kurangnya dukungan berkelanjutan bagi sektor agrikultur lokal.
Isu deforestasi menjadi perhatian khusus karena Indonesia menempati posisi kedua dunia dalam angka deforestasi. Perluasan lahan sawit dianggap sebagai salah satu penyebab utama, sehingga memicu kritik keras dari komunitas internasional yang menuntut keberlanjutan.
Ketidaksiapan pemerintah dalam menyediakan data penggunaan lahan turut menjadi sorotan. Kurangnya transparansi data ini menghambat upaya Indonesia memenuhi persyaratan pasar global, seperti traceability dan due diligence, yang semakin diperketat.
