BIN Kantongi Informasi Ada Intimidasi, Politik Uang hingga Ancaman Teroris saat Minggu Tenang

BOGOR - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), M. Herindra mengingatkan ancaman pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Dia mendapat informasi, saat minggu tenang Pilkada 2024 justru bisa ada intimidasi hingga money politics atau politik uang.

Jenderal Kopassus ini menyampaikan beberapa fase gangguan keamanan pada saat Pilkada serentak. Pertama, pada saat pelaksanaan kampanye.

“Ini juga banyak gangguan-gangguan, dan ancaman yang berpotensi mengganggu terhadap pelaksanaan pilkada,” kata Herindra dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, dikutip Jumat (8/11/2024).

Selanjutnya, kata Herindra, fase gangguan keamanan akan terjadi saat minggu tenang. Meskipun minggu tenang, namun justru ada potensi kerawanan sehingga akan banyak mobilisasi intelijen yang diturunkan.

“Yang adalah saat minggu tenang. Di mana di situ banyak terjadi adanya, mungkin namanya minggu tenang, tapi kadang justru di minggu tenang itu tidak tenang. Justru banyak mobilisasi yang di situlah peran intelijen. Ada intimidasi, misinformasi, maupun money politics,” katanya.

Herindra pun melanjutkan fase yang krusial selanjutnya adalah pada saat penetapan calon. Dia mengatakan fase ini sangat berpotensi terhadap sengketa hasil Pilkada dan menimbulkan sengketa calon peserta Pilkada.

“Dari beberapa fase tersebut, BIN memetakan adanya beberapa ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan. Di antaranya dari faktor eksternal, yaitu masalah radikalisme masih menjadi ancaman kita semua. Tentunya, kita jangan mengabaikan adanya tangan-tangan invisible yang mengganggu terhadap pelaksanaan Pilkada,” ujarnya.

Lebih lanjut, Herindra juga mengatakan bahwa terorisme pun masih menjadi ancaman di Pilkada. Meskipun, intensitasnya saat ini tidak terlalu tinggi. Kemudian, masalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga penggelembungan suara pun masih menjadi potensi kerawanan.

“Gangguan yang saya temukan di masyarakat yaitu black campaign, netralitas ASN. Ini juga menjadi gangguan yang akan berpotensi. Jual beli surat suara, penggelembungan suara, money politics maupun bentrok antar pendukung,” tambah Herindra.

Herindra mengungkapkan bahwa di dalam pelaksanaan Pilkada serentak hampir semua wilayah Indonesia memiliki potensi kerawanan. Namun, dia yakin bahwa Pilkada yang sudah seringkali dilakukan bisa menjadi pembelajaran untuk kedepan.

“Tapi saya yakin Pilkada ini karena sudah sering dilakukan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai ASN untuk mencegah terjadinya konflik,” pungkasnya.