Kisruh Kursi Ketum Kadin Bisa Berdampak ke Ekonomi RI hingga Jokowi Turun Tangan
JAKARTA - Dualisme kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dinilai akan berdampak terhadap organisasi para pengusaha tersebut. Hal ini imbas hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Kadin Indonesia.
Hasil Munaslub pada 14 September 2024 menjadikan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin. Sementara, Kadin kubu Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid menganggap hal tersebut adalah ilegal dan tidak sah.
Pengamat ekonom Bhima Yusdhistira menyayangkan saat ini terjadi perpecahan seperti itu di Kadin. Kata dia, Kadin memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, pemberian nasihat dan masukan serta aspirasi dari pelaku usaha.
“Investor yang mau cari mitra di Indonesia juga akan bingung,” katanya di Jakarta, Jumat (20/9/2024).
Dia mengingatkan, sebenarnya tidak perlu terjadi konflik seperti yang sekarang. Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi menciptakan distorsi tugas para pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, penyerapan tenaga kerja, maupun upaya bahu-membahu bersama pemerintah.
Sementara, menurut Arsjad Rasjid kegiatan tersebut ilegal. Alasannya, tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin. Seperti yang disampaikan Kuasa Hukum Kadin Indonesia Hamdan Zoelva, Munaslub yang memilih Anindya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 yang mengatur tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.
“Dalam menjawab persoalan apakah Munaslub pada Sabtu (14/9/2024) kemarin dapat dibenarkan secara hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kita harus mengacu dan mengedepankan UU Kadin No. 1 tahun 1987, Keppres 18/2022, dan AD/ART Kadin Indonesia,” ujarnya.
