SPECIAL REPORT: Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Jalan Tengah Partai Koalisi
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk 44 kementerian, dari sebelumnya 34. Kabar tersebut memunculkan pro dan kontra.
Sebagian pihak yang pro dengan wacana tersebut antara lain menilai kabinet yang ‘gemuk’ cocok diterapkan guna mengakomodasi program pemerintah. Sebaliknya, pihak kontra menilai rencana tersebut tidak urgen dan hanya jadi dalih mengakomodasi kepentingan politik yang transaksional.
Kabinet 'gemuk' ini dinilai tidak akan efisien, sebab akan menambah jumlah anggaran baru untuk belanja pegawai dan kebutuhan lain sehingga akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Jumlah kementerian sendiri telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara. "Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34," bunyi pasal tersebut.
Bagian penjelasan UU No. 39/2008 ini menyebut, bahwa undang-undang ini juga bermaksud untuk melakukan reformasi birokrasi dengan membatasi jumlah kementerian paling banyak 34.
Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti mengkritik rencana tersebut. Menurut dia, penyusunan anggota kabinet yang mencapai 44 orang ini menunjukan ada kelemahan dalam mengelola pemerintahan efesien.
"Ini menggambarkan kelemahan dalam hal mengelola perbedaan di antara partai pendukung. Solusi yang ditawarkan adalah penambahan. Sekilas, penambahan ini seperti solusi. Tapi secara perlahan, ia akan menjadi sebab bagi sulitnya konsolidasi kekuasaan," kata Ray Rangkuti kepada Okezone, Sabtu (14/9/2024).
Sebab, sambung dia, bila setiap perbedaan diselesaikan dengan solusi bagi-bagi jabatan, maka rekan koalisi akan terus menambah kekuatan wibawa mereka dihadapan orang nomor satu di Partai Gerindra itu, agar mendapat kekuasaan tambahan.
"Maka, alih-alih pemerintahan efesien yang akan tercipta, sebaliknya pemerintahan yang lamban, penuh birokrasi, mungkin akan kurang kordinasi, dan bisa jadi saling salah persepsi yang akan muncul. Akibatnya, Prabowo akan disibukan oleh urusan kelola kekuasaan di antara teman koalisinya," sambungnya.
Bakal Sedot Anggaran Negara
Ray menambahkan, selain itu, dana besar negara yang akan terpakai untuk birokrasi negara yang bertambah ini, maka potensi untuk pendanaan ke tempat lain niscaya akan berkurang. Di dalam visi Prabowo-Gibran makan siang adalah andalan. Maka, makan siang dan birokrasi besar akan menyedot anggaran negara.
"Dan ujung-unjungnya, beberapa proyek negara akan dihentikan atau ditunda. Paling dekat adalah IKN. Alokasi anggaran kita akan lebih banyak ke birokrasi dan makan siang gratis. Sebab, penambahan 10 anggota kabinet meniscayakan penambahan birokrasi. Bisa mencapai 400 tenaga birokrasi baru," bebernya.
Saat yang sama, kata dia, birokrasi besar akan menyulitkan melakukan pengawasan. Di tengah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang makin melemah, polisi yang tidak tanggap isu korupsi, pun kejaksaan, maka birokrasi tambahan ini berpotensi menjadi lahan korupsi baru.
"Penambahan ini, yang terlihat adalah semangat bagi-bagi, menunjukan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang harus dijadikan sebagai acuan. Demokrasi hanya akan penting bila ia tidak bertentangan dengan keinginan. Dan ia bisa diabaikan bila tidak sesuai tujuan," tuturnya.
Ray pun mengatakan, Prabowo memulai pemerintahannya dengan abai pada prinsip birokrasi efesien dan menjaga demokrasi. Apakah akan terus berlanjut? "Kita tunggu setelah 20 Oktober 2024," pungkasnya.
Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. Dia menilai, sejumlah nama yang muncul di publik soal terkait kementerian pemerintah Prabowo-Gibran tidak bisa dipastikan, dan bisa akab berubah dalam sekejap.
"Kabinet yang beredar tidak bisa dipegang juga dan bisa berubah, nama-nama ada yang enggak biasa justru namanya muncul, seperti Sugiono, Sudaryono. Kalau seperti Bahlil dan Zulhas, itu bisa jadi karena mereka memiliki kontribusi dan loyal dan juga ketum parpol, jadi wajar," kata Pangi.
Pangi meragukan jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS), NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mendapatkan kursi menteri. Pasalnya, mereka baru gabung setelah pasangan Prabowo-Gibran menang dalam Pilpres 2024 kemarin. Beda halnya dengan Demokrat, Golkar, PAN, dan Gerindra.
"Rasa-rasanya enggak mungkin mereka (PKS, Nasdem, PKB) masuk dalam Kabinet Prabowo-Gibran, tapi posisi mereka nasib-nasiban. Kalau partai backbone seperti Demokrat, Golkar, PAN, dan Gerindra itu pasti dapat jatah kursi menteri. Tapi memang 44 pos kementerian bakal diisi oleh orang-orang Prabowo bisa 7 kementerian yang masuk dalam pos kementerian yang strategis, karena kuncian Prabowo untuk menjadi stabilitas politik, kader-kader Prabowo di atas angin," pungkasnya.
Akselerasi Kinerja Harus Cepat dan Bagus
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno mengatakan, penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 44 sangat gemuk, jika dibandingkan dengan kementerian di era Jokowi, SBY, Megawati, dan Gus Dur. Karena, Prabowo-Gibran perlu argumen-argumen yang rasional untuk menjelaskan kabinet yang gemuk tersebut.
"Saya kira dengan postur kabinet menjadi 44 itu tentu sangat gemuk. Oleh karenanya perlu argumen-argumen yang rasional untuk kabinet yang gemuk itu, hanya dengan cara itu publik bisa menerima, karena ada kesan penambahan kabinet upaya bagi-bagi kekuasan, mengakomodasi kepentingan banyak politik, terutama partai yang kalah di Pilpres 2024 juga dirangkul," kata Adi.
Oleh karena itu, kata Adi, harus ada jaminan, bahwa dengan adanya kementerian yang begitu besar ini akselarasi kinerja itu bisa lebih cepat dibandingkan sebelumnya.
"Jadi cara pembuktiannya kinerja makin bagus, makin mantap dan kinerjanya bisa diandalkan, jika dibanding dengan jumlah kementerian sebelumnya yang hanya 34, tanpa itu semua maka kementerian yang berjumlah 44 itu akan banyak dikritik oleh publik, jadi uji materinya adalah kerja lebih bagus dan oke," pungkasnya.
Bamsoet Sebut Obrolan Warung Kopi
Politikus senior Partai Golkar yang juga Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mendengar kabar jumlah menteri kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bertambah menjadi 44 nomenklatur.
Bahkan, pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengaku telah dengar obrolan warung kopi (warkop) bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) bakal mendapat jatah 5 kursi menteri. ”Maksudnya, karena nanti kebijakan kementerian, dari (total) 34 (menteri) menjadi 44 (menteri),” kata Bamsoet.
Bamsoet juga menyebut, Nusron termasuk salah satu kandidat menteri. Nusron digadang-gadang menjadi Menteri Ketenagakerjaan walaupun ingin sebagai Menteri Perhubungan. Nusron berpeluang menjadi menteri dari jatah Partai Golkar. "Selamat kepada Pak Nusron, calon Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, beliau hendaknya Menteri Perhubungan," tutur Bamsoet.
Selain Nusron, Bamsoet pun mengenalkan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi sebagai salah satu kandidat menteri. Tak hanya itu, Bamsoet bahkan menyebut PAN mendapat lima jatah menteri kabinet Prabowo-Gibran.
Golkar Sebut Tak Masalah
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia angkat bicara soal jumlah menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang disebut bakal bertambah menjadi 44 nomenklatur.
Bahlil mengatakan, penambahan menteri bukan menjadi masalah jika sesuai dengan kebutuhan dan target Prabowo selaku presiden. Untuk itu, dia tak persoalkan bila jumlah menteri kabinet di Pemerinrahan Prabowo-Gibran bertambah.
"Ya enggak apa-apa (menteri bertambah) kalau dianggap kebutuhan, kan mau melakukan percepatan. Enggak ada masalah kok," kata Bahlil kepada wartawan beberapa waktu lalu di Kompleks Parlemen, Senayan.
Bahlil meyakini Prabowo telah mempertimbangkan secara matang jumlah menteri kabinet. Ia pun meyakini, Prabowo akan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyusun kabinet.
"Untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas berkomentar," tutur Bahlil.
Gerindra Sebut Masih Simulasi
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, simulasi kabinet presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka akan rampung jelang pelantikan pada 20 Oktober 2024.
"Mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 kali mungkin," tutur Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Dasco pun menyampaikan, pihaknya masih melakukan simulasi jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran. Ia berkata, penambahan jumlah nomenklatur kementerian ditujukan untik mengoptimalisasi program guna merealisasi janji kampanye Prabowo-Gibran.
"Sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40, kita juga masih melakukan simulasi," tutur Dasco.
