Jokowi Tegaskan Pemerintah Belum Putuskan Pembatasan BBM Bersubsidi

YOGYAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang bakal diberlakukan mulai 1 Oktober 2024 mendatang. Saat ini, rencana tersebut masih dalam proses sosialisasi ke masyarakat. 

Sebelum memberlakukannya pemerintah juga bakal melihat terlebih dahulu kondisi di lapangan seperti apa.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi. kita akan melihat di lapangan seperti apa," kata Jokowi saat di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024). 

Jokowi kembali menegaskan jika saat ini belum ada keputusan berkaitan dengan rencana pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi tersebut. Bahkan, kata dia, belum ada rapat membahas rencana pembatasan BBM bersubsidi. 

Terkait perlunya pembatasan BBM bersubsidi, Jokowi mengatakan pertimbangan pertama adalah berkaitan dengan polusi udara yang banyak terjadi di kota besar, terutama Jakarta. Lalu pertimbangan kedua adalah pemerintah ingin adanya efisiensi anggaran terutama pada 2025.

"Yang pertama ini terkait dengan polusi terutama di Jakarta. Dan yang kedua, kita juga ingin ada efisiensi anggaran terutama di tahun 2025," terang Presiden Jokowi. 

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi baru akan dilaksanakan setelah adanya penetapan Peraturan Menteri (Permen). 

"Karena begitu aturannya ke luar, Permen-nya ke luar,” ujar Bahlil di Jakarta dikutip Antara, Selasa 27 Agustus 2024.

Dia membenarkan bahwa kemungkinan pelaksanaan pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan terlaksana pada 1 Oktober 2024. Menurut dia saat ini yang dilakukan Pemerintah adalah membahas waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. 

"Kan ada waktu untuk sosialisasi, nah waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," katanya.