Ganjar Sebut Kudatuli dalam Bentuk Lain: Ditindas hingga Tak Boleh Bersuara

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menyebut keurusuhan 27 Juli 1996 atau biasa dikenal sebagai peristiwa Kudatuli bukan hanya menjadi peristiwa parpolnya saja.

Menurutnya, peristiwa tersebut juga bisa mempengaruhi siapapun ke depan.

"Kudatuli bukan peristiwanya PDI Perjuangan saja, tetapi ini peristiwa yang bisa mempengaruhi siapa pun, bahkan dalam bentuk lain, ditindas, tidak boleh bersuara, diciptakan ketakutan, dan harus tunduk," kata Ganjar dalam jumpa pers setelah peringatan Kudatuli di kantor PDIP, Jalan Diponogoro , Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/7/2024).

Ganjar mengatakan PDI pada 1996 memang mengalami serbuan secara fisik dan tekanan rezim yang berkuasa saat itu, yakni Orde Baru (Orba) era Presiden kedua RI Soeharto. Akan tetapi, PDIP kala itu melawan tekanan dan serbuan melalui jalur pengadilan dan bisa menang.

Kendati demikian, mantan Gubernur Jawa Tengah itu melihat, peristiwa Kudatuli dalam bentuk berbeda pada era saat ini, bisa saja menimpa partai lain agar mereka tidak bersuara.

"Kami merespons ke pengadilan dan seterusnya sampai kami menang. Namun, ingat dalam bentuk lain Kudatuli bisa terjadi pada parpol apa pun dimana pun. Mereka tidak berani bicara, mereka seperti dicucuk hidungnya dan mengekor saja. Maka, hancur, lah, demokrasi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, massa kader dan simpatisan PDI Perjuangan berunjuk rasa di depan Kantor Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Jalan Latuharhary, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Mereka mendesak pemerintah memasukkan Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 dalam katagori pelanggaran HAM berat.

Imbas demo massa PDIP, Jalan Latuharhary kini ditutup sementara.

Massa beraksi dengan mengenakan pakaian serba hitam bertuliskan 'KUDATULI #kamitidaklupa'.