Pascagempa Dahsyat, DPR Desak Junta Myanmar Setop Bom Warga Sipil
JAKARTA - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengecam keras tindakan junta militer Myanmar yang terus melakukan pengeboman terhadap warga sipil. Bahkan, pengeboman terus dilakukan pascagempa berkekuatan Magnitudo 7,7 melanda negara tersebut.
"Kami mendesak junta militer Myanmar untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, terlebih di saat masyarakat sedang berusaha bertahan dari dampak gempa yang menghancurkan," kata Wakil Ketua BKSAP Irine Yusiana Roba Putri, dalam keterangan tertulis, Selasa (1/4/2025).
Junta militer Myanmar terus melakukan serangan udara yang menewaskan tujuh orang. Serangan itu dilakukan tiga jam setelah gempa dengan kedalaman 10 km mengguncang di dekat Mandalay, Myanmar.
Serangan udara di Desa Letpanhla, Mandalay sebelumnya juga telah menewaskan sedikitnya 12 warga sipil dan melukai puluhan lainnya. Sementara akibat gempa, dari data sementara lebih dari 1.600 orang tewas dan 3.400 lainnya luka-luka.
Dampak gempa dahsyat itu hingga Bangkok, Thailand serta menyebabkan kerusakan bangunan dan korban jiwa.
Irine menyerukan agar ASEAN dan PBB lebih aktif dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang terus terjadi di Myanmar. Pimpinan BKSAP DPR RI sekaligus Anggota Komisi V Fraksi PDIP DPR RI itu menegaskan, bahwa aksi represif yang dilakukan oleh junta militer hanya akan memperburuk situasi dan menghambat upaya bantuan kemanusiaan bagi korban bencana.
"Indonesia sebagai bagian dari ASEAN harus mengambil peran lebih besar dalam menekan junta Myanmar agar menghentikan agresi terhadap rakyatnya sendiri. Kita tidak boleh diam terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di sana," katanya.
BKSAP DPR RI juga menyoroti pentingnya kerja sama antarnegara dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk para korban gempa di Myanmar. Akses terhadap bantuan medis, pangan, dan tempat tinggal harus diprioritaskan, serta memastikan distribusinya berjalan tanpa hambatan.
"Kami mendorong pemerintah Indonesia, ASEAN, dan komunitas internasional untuk memberikan dukungan penuh dalam pemulihan Myanmar pasca gempa, sekaligus terus menekan junta agar menghormati hak asasi manusia dan mengakhiri kekerasan terhadap warga sipil," katanya.
