Biaya Retreat Kepala Daerah Masih Ngutang, Wamendagri: Uangnya Ada

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamengari) Bima Arya memastikan, anggaran untuk membiayai kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang ada. Tetapi, kata dia, pihaknya harus menyusun laporan sebelum membayar sisa biaya kegiatan retreat tersebut.

Hal itu diungkapkan Bima Arya dalam merespons masih kurangnya pembayaran biaya kegiatan retreat di Akmil Magelang beberapa waktu lalu sebesar Rp9 miliar. Bima memastikan, Pemerintah akan melunasi kegiatan retreat tersebut.

"Kami pastikan semua tahapan itu sesuai dengan aturan, kita berkonsultasi juga dengan LKPP agar perencanaannya, kemudian proses tahapan-tahapan ini semua sesuai dengan regulasi," tutur Bima saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).

Mantan Wali Kota Bogor ini mengklaim, Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk melunasi pembayaran kegiata retreat kepala daerah. Namun, ia berkata, ada tahapan birokrasi yang jarus dilalui sebelum melunasi pembayaran kegiatan tersebut.

"Uangnya tentu saja ada, anggarannya ada, kami susun dulu secara formatnya, jadi tidak ada persoalan terkait ketersediaan anggaran. Anggarannya ada tapi tahapan-tahapannya kami harus sesuaikan dengan aturan yang ada," ujarnya.

Saat disinggung waktu pelunasan, Bima tak menjawab. Ia hanya memastikan tak ada masalah pembayaran kegiatan retreat kepala daerah.

"Enggak ada masalah, uangnya ada tapi kita susun dulu laporan, kemudian ada ketentuannya kan, dalam waktu dekat enggak terlalu lama ini kan sesuai tahapan-tahapan penyelesaian yang harus sesuai regulasi," tutur Bima.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemerintah baru membayar Rp2 miliar dari Rp13 miliar untuk kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang. 

“Saya harus sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan Kemendagri. Kita baru panjer sekitar lebih kurang Rp13 miliar, saya sudah cek baru dibayarkan Rp2 miliaran,” kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 7 Maret 2025.

Dia menyebutkan, harus memeriksa secara rinci setiap penggunaan dana retreat kepala daerah tersebut. Hal ini untuk memastikan kewajarannya. Ia menerangkan, penunjukan langsung diperbolehkan asal penggunaannya tetap wajar.

“Apa yang saya lakukan saya betul-betul, Irjen cek betul, detil semua penggunaanya semua bill harus wajar. Penunjukan langsung boleh tapi harus wajar penggunaanya,” ujar dia.

“Ini kita cek detil dan kemudian setelah itu saya selesai dari aktif irjen mengecek panitia dari kaban SDM abis itu saya undang BPKP kita buat surat resmi untuk review untuk melihat kewajaran dan lain-lain,” sambung dia.