Fokus Janji Politik

Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menteri Keuangan RI

PEMBANGUNAN ekonomi yang berkelanjutan memerlukan fondasi yang kuat melalui kebijakan yang tepat dan alokasi sumber daya yang optimal agar dapat menciptakan kesejahteraan yang merata serta meningkatkan daya saing nasional. Dalam dinamika pembangunan, janji politik tidak hanya menjadi sekadar retorika, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konkret dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Alokasi anggaran yang tepat sasaran menjadi instrumen utama dalam mendukung realisasi komitmen tersebut, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, infrastruktur, dan pendidikan.

Anggaran negara memiliki peran strategis dalam merealisasikan janji politik pemerintah, terutama dalam membangun kemandirian di sektor-sektor vital seperti pangan, energi, dan industri. Kemandirian pangan menjadi prioritas utama untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, sehingga ketahanan pangan nasional dapat terwujud.

Sementara itu, kemandirian energi bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor energi serta mendorong pemanfaatan sumber daya energi terbarukan guna menjaga keberlanjutan dan stabilitas pasokan energi dalam negeri. Di sisi lain, kemandirian industri diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya saing nasional di tingkat global.

Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus mengalokasikan anggaran secara tepat dan efektif guna membangun infrastruktur pendukung, memperkuat riset dan inovasi, serta memberikan insentif bagi pelaku usaha di sektor-sektor strategis ini.

Kendati demikian, upaya merealisasikan kemandirian di berbagai sektor tidak dapat terwujud tanpa sistem keuangan yang kuat dan mendalam. Pendalaman sektor keuangan menjadi instrumen kunci dalam memastikan ketersediaan sumber pendanaan yang stabil, efisien, dan berkelanjutan.

Alhasil, sebagai upaya merealisasikan pendalaman sektor keuangan, pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai entitas keuangan nasional yang diharapkan mampu berperan sebagai katalisator utama dalam menyalurkan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan sektor riil.

Oleh sebab itu, Danantara perlu memperkuat fungsi intermediasi keuangan dengan meningkatkan efisiensi dalam menyalurkan dana kepada sektor-sektor strategis. Selain itu, penguatan inklusi keuangan juga menjadi langkah penting, di mana masyarakat, khususnya UMKM, perlu mendapatkan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan agar dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Danantara juga harus membangun sinergi dengan pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Realitas Efisiensi Anggaran

Sebagai upaya optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah Indonesia menginstruksikan efisiensi belanja sebesar Rp306,69 triliun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Langkah tersebut ditujukan untuk mengalihkan dana ke program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Danantara.

Dari total penghematan tersebut, anngaran di alokasikan untuk MBG, sementara sisanya, diserahkan kepada Danantara untuk diinvestasikan. Kebijakan tersebut sejatinya diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional melalui investasi yang lebih efektif dan produktif.

Dalam realisasinya, kebijakan efisiensi anggaran ini menuai kontroversi di tengah masyarakat, terutama terkait dampaknya terhadap masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa pengalihan anggaran tersebut berpotensi melemahkan daya beli masyarakat kelas bawah dan memperlambat pertumbuhan sektor-sektor yang bergantung pada belanja pemerintah.

Oleh sebab itu, diperlukan strategi mitigasi yang komprehensif guna memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial serta tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat luas.

Perlu menjadi catatan bahwa penghematan anggaran akan membawa konsekuensi yang signifikan terhadap berbagai sektor. Hal tersebut lantaran pengurangan belanja pemerintah berdampak langsung pada konsumsi masyarakat, terutama melalui penurunan daya beli akibat berkurangnya beberapa aktivitas pemerintah yang melibatkan ekonomi di sektor riil masyarakat.

Dampak dari efisiensi anggaran dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas. Pemangkasan anggaran di sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan dapat menurunkan kualitas layanan publik, sementara pengurangan proyek infrastruktur dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penurunan belanja pemerintah berpotensi meningkatkan angka pengangguran, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada proyek pemerintah. Artinya, meskipun efisiensi anggaran bertujuan untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik, implementasinya memerlukan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan Kebijakan yang Matang

Efisiensi anggaran dalam APBN harus disertai dengan perencanaan kebijakan yang matang, mencakup analisis risiko serta strategi mitigasi yang efektif. Kebijakan fiskal yang tidak terencana dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif, seperti melemahnya daya beli masyarakat, berkurangnya investasi, serta ketidakpastian pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap keputusan penghematan anggaran didasarkan pada kajian empiris yang mempertimbangkan dampak jangka pendek dan panjang.

Perhitungan risiko menjadi langkah awal dalam menyusun strategi mitigasi yang efektif, di mana pengalokasian anggaran harus tetap diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi. Selain itu, kebijakan yang diambil harus fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi global, sehingga efisiensi anggaran tetap berjalan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu dampak yang harus diantisipasi dari efisiensi anggaran adalah potensi perlambatan konsumsi masyarakat dan penurunan kesempatan kerja yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selama ini, konsumsi rumah tangga berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Artinya, kebijakan yang menjaga daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu memberikan insentif bagi sektor usaha untuk tetap beroperasi secara optimal, seperti pemberian keringanan pajak, akses pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta kebijakan harga yang stabil untuk kebutuhan pokok. Di samping itu, penciptaan lapangan kerja juga menjadi aspek fundamental dalam menekan dampak negatif dari efisiensi anggaran.

Kebijakan penghematan belanja negara berisiko memperlambat ekspansi sektor riil yang pada akhirnya dapat mengurangi kesempatan kerja. Sebab itu, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi dan industri padat karya, sehingga peluang kerja tetap terbuka bagi masyarakat. Mendorong digitalisasi sektor ekonomi dan memperkuat industri berbasis teknologi dapat menjadi solusi dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Lebih jauh, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan perlu terus diperkuat guna menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan yang holistik, efisiensi anggaran tidak hanya sekadar upaya penghematan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga.