Komnas HAM: Kepercayaan Masyarakat ke Polri Harus Dijaga

JAKARTA - Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Abdul Haris Semendawai meyakini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian harus tetap dijaga.

Hal ini mengacu dari berbagai peristiwa yang melibatkan membuat tingkat kepercayaan masyarakat sempat menurun.. Salah satunya adalah netralitas aparat pada tahun politik yakni penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada.

Haris melihat tuduhan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus dijawab karena bisa menimbulkan spekulasi tanpa bukti yang jelas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

"Saya kira perlu ditunjukkan saja dengan pihak kepolisian bahwa netralitas itu sudah dilakukan sebagaimana dilakukan oleh suatu lembaga kepolisian, TNI, ASN, harus netral.  Ini juga perlu juga diberikan perhatian serius apakah memang tuduhan ini ada dasarnya atau tidak," kata Haris kepada awak media, Jakarta, Jumat (3/1/2025). 

Selain netralitas, kasus lain yang sempat mendapatkan resistensi kepercayaan masyarakat juga datang dari internal kepolisian. Haris memberikan contoh kasus Sambo hingga isu baru-baru terkait pemerasan oknum polisi kepada warga asing di konser internasional.

Dia awalnya menyayangkan kasus yang terjadi, namun Polri merespons cepat dengan memberikan sanksi tegas serta melakukan evaluasi.

"Dalam beberapa kasus, pihak Propam, Pak Kapolri sudah mengambil  tindakan-tindakan tegas. Para pelaku diproses atau setidaknya beberapa orang diberhentikan dari jabatan, atau juga dimutasi, atau akan diberhentikan dari kepolisian," ucapnya.

"Tentu ini dilakukan secara konsisten akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Bagaimanapun juga, masyarakat sangat membutuhkan kepolisian, juga negara membutuhkan kepolisian. Dengan adanya kepolisian kredibel masyarakat akan lebih aman," sambungnya.

Haris juga menyampaikan pada tahun baru ini, pihak kepolisian juga harus melakukan pembenahan. Dia menyoroti pada penanganan aksi demonstarsi yang dilakukan masyarakat diharapkan tidak perlu terjadi benturan ataupun tindakan represif dari aparat.

"Kita berharap ketika merespon demodemo yang dilakukan oleh mahasiswa atau masyarakat pihak kepolisian lebih mengutamakan tindakan yang bersifat persuasif. Itu juga saya kira penting untuk menunjukkan bahwa pihak kepolisian memihak masyarakat," harapnya.

"Jadi menurut saya yang perlu diperbaiki adalah bagaimana cara menangani demonsrtasi atau cara penyampaian masyarakat dengan lebih persuasif dan lebih humanis tanpa menggunakan bentuk kekerasan atau yang bersifat represif," pungkas Haris.