AHY: Partai Demokrat Dukung Kenaikan PPN Jadi 12

AHY: Partai Demokrat Dukung Kenaikan PPN Jadi 12

Nasional | okezone | Selasa, 31 Desember 2024 - 20:56
share

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) menegaskan Partai Demokrat mendukung kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12. Kenaikan PPN diterapkan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.

Di mana, kenaikan PPN telah dilakukan secara bertahap, dari 10 menjadi 11 mulai 1 April 2022. Kemudian, dari 11 menjadi 12 pada 1 Januari 2025.

Hal ini diungkapkan sebagai komitmen dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. "Partai Demokrat mendukung komitmen pemerintah untuk selalu berpihak kepada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat," katanya dalam keterangan pers, Selasa (31/12/2024).

Partai Demokrat, kata AHY, juga mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo setelah berkoordinasi dengan DPR RI menerapkan kenaikan tarif PPN dari 11 ke 12 hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah saja. Yakni, barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah 11, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu.

"Artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong mewah, tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar 11. Sedangkan, untuk barang
dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, seperti bahan sembako, jasa pendidikan dan kesehatan, angkutan umum dan rumah sederhana serta air minum, tetap berlaku tarif PPN 0," katanya.
 

AHY menambahkan, bahwa Partai Demokrat siap mengawal pelaksanaan paket stimulus agar tepat sasaran senilai Rp38,6 triliun dalam bentuk bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan 10Kg/bulan, diskon 50 untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt. Kemudian, pembiayaan industri padat karya, insentif PPH Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, bebas PPH bagi UMKM beromset kurang dari Rp500 juta/tahun dan lain sebagainya.

"Partai Demokrat berharap melalui pelaksanaan kebijakan ini, kita bisa bersama-sama menjaga kesehatan fiskal dan pertumbuhan ekonomi ke depan, agar pemerintah memiliki ruang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.

Topik Menarik