Refleksi Akhir Tahun 2024, Waketum Perindo Bicara Soal Politik hingga Pendidikan, Tantangan dan Solusinya
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, refleksi akhir tahun 2024 merupakan momen penting untuk mengevaluasi perjalanan selama satu tahun, memahami pencapaian, tantangan, dan pelajaran yang telah diperoleh, serta mempersiapkan langkah yang lebih baik di tahun mendatang.
Ferry pun membeberkan sejumlah tantangan dan solusi mulai dari politik, ekonomi hingga pendidikan. Berikut penjelasannya:
1. Tahun Politik dan Tantangan Moral Hazard
Tantangan:
Tahun politik identik dengan meningkatnya praktik moral hazard seperti politik biaya tinggi, politik transaksional, money politics, dan bahkan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik. Praktik-praktik ini mengorbankan nilai-nilai kejujuran dan merugikan rakyat, terutama kelompok rentan yang menjadi target manipulasi politik.
Solusi:
- Transparansi Pendanaan Kampanye: Pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap sumber dana kampanye. Sistem pelaporan dana kampanye yang lebih transparan dan dapat diakses publik perlu diterapkan.
- Penguatan Penegakan Hukum: KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum harus bersinergi dalam menindak tegas pelanggaran politik uang dan penyalahgunaan bansos.
- Edukasi Pemilih: Parpol dan Lembaga masyarakat sipil dan media harus aktif mengedukasi pemilih untuk menolak politik uang, sehingga mendorong partisipasi pemilih yang lebih cerdas dan independen.
2. Mendesain Ulang Sistem Pemilu untuk Masa Depan
Tantangan:
Sistem pemilu saat ini sering menjadi perdebatan. Beberapa isu utama mencakup keserentakan pemilu yang membebani logistik dan sumber daya, desain dapil yang kurang representatif, dan ambang batas presiden (presidential threshold) yang dinilai terlalu tinggi. Selain itu, wacana pengembalian pemilihan gubernur ke DPRD juga menimbulkan pro dan kontra.
Solusi:
- Reformasi Keserentakan Pemilu:
Pemisahan pemilu nasional (presiden dan DPR RI serta DPD) dari pemilu daerah (DPRD, gubernur, dan bupati) dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban logistik dan meningkatkan fokus pemilih serta meningkatkan partisipasi pemilih.
- Desain Dapil yang Representatif:
Pemerintah perlu melibatkan pakar independen untuk merancang dapil yang lebih proporsional, sehingga memastikan semua suara rakyat memiliki bobot yang sama.
- Evaluasi Presidential Threshold:
Menurunkan ambang batas pencalonan presiden dapat membuka ruang bagi kandidat alternatif yang lebih beragam dan kompeten.
- Evaluasi Parlementary Threshold : pasca Putusan MK tentunya perlu evaluasi utk PT saat ini, hal yg prinsipil adalah jangan sampai suara rakyat terbuang percuma. Sehingga dengan menurunkan PT, ada hal yg tepat.
- Kajian Pemilihan Gubernur oleh DPRD:
Terkait wacana pemilihan gubernur dikembalikan ke DPRD, nampaknya perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif. mekanisme pengawasan dan partisipasi politik/keterlibatan publik harus diperkuat untuk mencegah potensi korupsi dan politik transaksional, serta money politics.
3. Hukum sebagai Panglima dalam Demokrasi
Tantangan:
Penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku korupsi telah mencederai kepercayaan publik. Hukuman yang ringan dan inkonsistensi dalam menegakkan konstitusi memperburuk citra hukum di mata rakyat.
Solusi:
- Hukuman Maksimal bagi Koruptor:
Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaku korupsi, terutama yang melibatkan dana publik, dijatuhi hukuman maksimal, termasuk penyitaan aset untuk memulihkan kerugian negara.
- Penguatan KPK dan Aparat Penegak Hukum:
Memberikan dukungan penuh kepada KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri untuk menindak kasus korupsi tanpa pandang bulu serta penegakkan hukum yg maksimal bagi para koruptor, jangan sampai mencederai rasa keadilan masyarakat.
Pendidikan Hukum bagi Masyarakat:
- Edukasi hukum kepada masyarakat perlu digalakkan agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka serta berani melaporkan pelanggaran hukum.
4. Tantangan Ekonomi: Daya Beli Masyarakat dan Kebijakan Pajak
Tantangan:
Rendahnya daya beli masyarakat menjadi tantangan besar di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Di sisi lain, kebijakan kenaikan PPN hingga 12 menuai pro dan kontra karena dinilai membebani masyarakat kecil.
Solusi:
- Subsidi Tepat Sasaran:
Pemerintah perlu memastikan bahwa program subsidi benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan, seperti UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah.
- Insentif Ekonomi:
Memberikan insentif fiskal untuk sektor produktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
Kajian Kenaikan PPN:
Sebelum menaikkan PPN, pemerintah perlu melakukan analisis dampak mendalam dan mempertimbangkan alternatif lain untuk meningkatkan penerimaan negara, seperti pajak progresif bagi kelompok berpenghasilan tinggi.
5. Penguatan Etika Moral dan Pendidikan Politik di Tahun 2025
Tantangan:
Krisis moral di kalangan elite dan rendahnya pendidikan politik masyarakat memperparah budaya politik transaksional. Masyarakat sering kali hanya dijadikan objek, bukan subjek dalam proses politik.
Solusi:
- Penguatan Etika dan Kepemimpinan Moral:
Partai politik harus menjadi teladan dengan menerapkan standar etika tinggi bagi para kadernya. Rekrutmen politik yang berbasis kompetensi dan integritas menjadi keharusan.
- Pendidikan Politik Berkelanjutan:
Pemerintah dan lembaga masyarakat perlu memperbanyak program pendidikan politik, baik melalui sekolah, universitas, maupun platform digital. Fokusnya adalah menciptakan masyarakat yang kritis, rasional, dan tidak mudah terpengaruh oleh politik uang.
- Kampanye Anti-Politik Uang:
Kampanye masif untuk menolak politik uang perlu dilakukan melalui media sosial, komunitas lokal, dan tokoh masyarakat.