Peristiwa Madiun 1948, Berawal dari Runtuhnya Kabinet Usai Perjanjian Renville

Nasional | okezone | Jum'at, 20 September 2024 - 06:15

PERISTIWA MADIUN, pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1948 yang memakan banyak korban jiwa. Pemberontakan itu dilakukan oleh kelompok komunis yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR).

Ada empat kelompok yang tergabung dalam FDR yakni PKI, Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Buruh Indonesia (PBI), dan Pemuda Rakyat dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (Sobsi).

Awal pemberontakan diawali jatuhnya Amir Sjarifuddin sebagai kabinet setelah Perjanjian Renville. Kemudian lahirlah kabinet baru dengan dikomandoi oleh Mohammad Hatta sebagai perdana menteri, namun tidak disetujui Amir.

Lantas, tokoh komunis Musso menawarkan gagasan yang disebutnya 'Jalan Baru untuk Republik Indonesia'. Musso kemudian menggelar rapat raksasa di Yogya dan melontarkan gagasan terkait pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet front persatuan.

Dicecar 21 Pertanyaan dalam Kasus DJKA, Hasto Nyaman Disuguhi Kopi dan Gado-gado

Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya.

Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh kolonel Gatot Subroto.

Pemberontakan Madiun pada dasarnya dilatarbelakangi oleh perjanjian Renville yang dinilai sangat merugikan. Sebab wilayah Indonesia semakin mengecil karena dikuasai Belanda. Belanda mengambil alih Sumatera, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Bahkan Belanda mempersulit lajur perekonomian di Indonesia.

Pada perjanjian itu Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri yang hadir pada saat ini setuju untuk memberikan tanggung jawab kepada Soekarno untuk membentuk kabinet baru. Namun, Soekarno menunjuk Moh Hatta untuk melancarkan tugas tersebut.

Moh Hatta akhirnya membentuk kabinet baru tanpa adanya campur tangan blok kiri. Amir Syarifuddin akhirnya memilih mengundurkan diri akibat kecewa terhadap keputusan Moh Hatta sebagai perdana menteri selanjutnya.

Pendaki Tanpa Izin Nyaris Disapu Erupsi Gunung Dukono, Ini Imbauan PVMBG

Apalagi ketika Moh Hatta membuat kebijakan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi (RERA). Sebab pada kebijakan tersebut untuk menekan anggaran. Moh. Hatta menurunkan sekitar 100.000 tentara menjadi rakyat biasa. Amir Syarifuddin berpendapat bahwa hal tersebut dapat mengurangi kekuatan militer Indonesia.

Amir Syarifuddin berakhir dengan membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948 dan mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Musso, seorang tokoh PKI yang membantu menyebarkan paham komunis di Indonesia.

Soekarno menolak gagasan tersebut, sebab menurut Soekarno Indonesia harus netral tidak membela blok kanan atau kiri. Penolakan itu membuat Amir Syarifuddin dan Musso murka hingga terjadilah perpecahan Pemberontakan PKI Madiun 18 September 1948.

Adapun tujuan Amir Syarifuddin dan Musso membuat Pemberontakan PKI MAdiun 1948 adalah sebagai berikut:

- Mengubah ideologi Indonesia dari pancasila menjadi komunis

- Mengajak buruh dan petani membentuk serikat kerja untuk melakukan pemberontakan