Gus Ipul: Tak Ada Sejarah Muktamar Tandingan di NU!

JAKARTA - Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan tidak ada sejarah Muktamar tandingan di internal Nahdlatul Ulama (NU). Ia merasa aneh jika belakangan berhembus isu tersebut.

"Saya sebenarnya menyesalkan saja. Tiap orang boleh punya ide, tapi NU ini keramat, yang didirikan oleh kekasih-kekasih Allah. Jadi tidak ada sejarahnya NU itu Muktamar Luar Biasa atau MLB tandingan," ujar Gus Ipul kepada wartawan, Rabu (11/9/2024).

Dia meyakini MLB tandingan itu tak akan terwujud. Sebab orang-orang yang menggagas hal tersebut pastinya tak memiliki suara di NU.

"Biasanya pikiran-pikiran seperti itu sulit terwujud. Untuk apa? atas dasar alasan apa? kalau memang mau ganti itu ada mekanismenya di NU. Di NU itu sudah ada mekanismenya. Saya rasa sia-sia lah, dan tak akan dapat dukungan," sambungnya.

"Enggak lah ga punya hak suara. Darimana punya hak suara. NU ini dijaga dengan kiai-kiai itu. Kiai-kiai itu punya pertimbangan-pertimbangan yang matang," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Presidium penyelenggara Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama telah menerima ratusan pengaduan, kritik, dan saran dari seluruh lapisan Nahdliyyin di Indonesia.

Aduan-aduan tersebut, yang telah dirangkum dalam "Risalah Bangkalan", mayoritas menyoroti dugaan pelanggaran konstitusi NU, khususnya Khittah Nahdliyyah, oleh PBNU.

Selain itu, banyak pula aduan terkait intervensi PBNU terhadap Pansus Haji DPR-RI.

"Kami dapati ratusan pengaduan, kritik dan saran dari sturuktur dan kultur Nahdlatul Ulama (NU) se-Indonesia. Bahkan, ada masukan dari PCI NU. Seluruh pengaduan tersebut dimuat dalam "Risalah Bangkalan”,"kata Ketua organizer committee (OC), KH Imam Baihaqi Sarang di Cirebon, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (10/9/2024). 

Kiai imam mengatakan secara prinsip rekaman dari Hotline Pengaduan Presidium selama 3 hari itu memuat 4 (empat) penilaian, yakni menilai; pertama, PBNU melanggar Konstitusi NU, khususnya Khittah Nahdliyyah.

Kedua, PBNU intervensi terhadap Pansus Haji DPR-RI.

Ketiga, PBNU merubah wajah dan tampilan Jam?iyyah, termasuk menjadi korporasi industri ekstraksi sumber daya
alam (tambang), dan Keempat PBNU merusak persatuan dan kesatuan jam?iyyah dan jama?ah NU melalui tata kelola, tata kerja, kinerja dan performa kepemimpinan PBNU dalam penyelenggaraan jam?iyyah,"ucapnya.