Soroti Dampak PP Kesehatan, DPR: Kebijakan Harus Membela Rakyat Kecil

JAKARTA - Anggota Komisi IV Daniel Johan mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan dampak besar yang diterima oleh rakyat kecil dari penerapan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan .

Ruang lingkup pengamanan Zat Adiktif yang termuat pada Pasal 429-463 dalam PP 28/2024 dinilai akan berdampak ganda (multiplier effect) bagi kelangsungan industri kretek nasional legal di Tanah Air.

Peraturan tersebut dapat berdampak pada PHK massal hingga merosotnya perekonomian petani dan UMKM, kata Daniel Johan, Selasa (3/9/2024).

"Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah harus membela rakyat kecil. Selain itu industri juga perlu dilindungi karena kalau pabrik bangkrut akibat regulasi yang dikeluarkan, gelombang PHK akan banyak dan dampaknya pengangguran jadi meningkat," sambungnya.

Salah satu pasal dalam PP 28/2024 yang dianggap dapat berdampak terhadap industri kretek ada pada Pasal 435 yang berbunyi Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan.

Menurut Daniel, kebijakan tersebut dapat mengakibatkan penurunan permintaan bahan baku. Penurunan ini memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek, khususnya dalam aspek ekonomi maupun sosial.

"Banyak pekerja di industri rokok, termasuk petani tembakau dan cengkeh, pekerja pabrik terutama UMKM rokok kretek seperti gadis kretek, pekerja logistik dan lainnya. Kalau pabrik tutup mereka akan kehilangan pekerjaan," tegas Daniel.

Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I ini mengingatkan, penutupan pabrik rokok bisa meningkatkan kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi sosial di daerah-daerah yang terdampak. Daniel menyebut, seharusnya Pemerintah melihat keadaan tersebut dan menjadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan.

Masalah rokok ini kan kompleks ya. Mestinya dapat dicari langkah win win solution agar upaya pengendalian tembakau demi kesehatan masyarakat tidak berdampak terhadap keberlangsungan ekonomi bagi mereka yang bergantung pada industri ini," urainya.

Daniel menilai, PP 28/2024 berpotensi menciptakan konflik sosial baru dalam pengawasan terhadap implementasi pasal-pasal 'jebakan batman'. Ia khawatir regulasi tersebut belum tentu dapat mencapai tujuan pembuatannya karena tidak efektif di lapangan.

"Pemerintah harus merancang pengawasan dari implementasi peraturan itu. Jangan sampai dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan tidak ada solusinya," kata Daniel.

Daniel menyebut, Pemerintah perlu melakukan koordinasi dan dialog dengan semua pihak terkait seperti pelaku industri rokok, petani tembakau dan organisasi kesehatan agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan. Ia khawatir implementasi aturan itu tidak sesuai dengan target Pemerintah dan justru menjadi masalah di kemudian hari.

"Ini penting untuk memahami dampak regulasi dan mencari solusi yang seimbang," tukas Daniel.

Komisi IV DPR yang membidangi urusan pertanian itu juga mengingatkan Pemerintah untuk memperhatikan sektor riil dari pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, kata Daniel, khususnya adalah para petani tembakau dan pelaku industri UMKM.

Pemerintah harus hadir untuk memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Kebijakan ini bisa berdampak banyak dari sisi ekonomi dan sosial, ujarnya.

Industri rokok adalah kekuatan Indonesia, jangan sampai kekuatan ini dihancurkan oleh konspirasi global dan akhirnya jadi bumerang untuk Indonesia, tutup Daniel.