Komisi IV DPRD Kuningan Kritik Rendahnya Aktivasi BPJS Kesehatan
KUNINGAN,iNewsKuningan.id–Komisi IV DPRD Kuningan menyoroti rendahnya angka aktivasi BPJS Kesehatan di Kabupaten Kuningan, Jabar. Meski 90 persen masyarakat telah terdaftar sebagai peserta BPJS, hanya sekitar 70 persen yang terdaftar aktif.
Situasi ini memicu kekhawatiran terkait akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini terungkap dalam rapat internal Komisi IV yang membahas isu sektor kesehatan, termasuk efektivitas program BPJS.
Anggota Komisi IV DPRD Kuningan, Nurcholis Mauludin Syah mengungkapkan, bahwa rendahnya aktivasi ini berdampak langsung pada kemampuan masyarakat mengakses layanan kesehatan.
"BPJS Kesehatan sangat penting, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak warga jatuh sakit, tetapi karena kepesertaan BPJS tidak aktif, mereka kesulitan mendapatkan layanan. Negara harus hadir untuk memastikan kebutuhan dasar kesehatan terpenuhi," tegasnya, Jumat (20/12).
Ia menegaskan, permasalahan BPJS bukan sekadar soal teknis, tetapi juga melibatkan ketimpangan kebijakan dan kendala di lapangan. Contoh kasus yang ditemuinya langsung, termasuk penyakit yang tidak ditanggung BPJS dan kepesertaan yang dinonaktifkan karena alasan administrasi.
"Saya menemukan kasus pasien yang tidak ditanggung karena dianggap berpenghasilan UMR, padahal realitanya mereka tetap kesulitan. Ini menunjukkan ada celah yang perlu diperbaiki dalam sistem BPJS," ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi IV juga melakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan Kuningan. Pertemuan ini bertujuan untuk menggali kendala yang dihadapi dalam meningkatkan angka aktivasi BPJS.
"Kami ingin tahu apa yang menghambat masyarakat mengaktifkan BPJS mereka. Sinkronisasi data antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan juga harus diperbaiki, terutama terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ini penting agar hak masyarakat atas layanan kesehatan bisa benar-benar terpenuhi," katanya.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antarlembaga, dan perlunya intervensi pemerintah daerah dalam memastikan program kesehatan berjalan efektif. "Sinkronisasi data adalah kunci. Jika DTKS tidak akurat, masyarakat yang berhak justru terabaikan," terangnya.
Sebagai Anggota DPRD dari partai pendukung pemerintahan, Nurcholis berharap visi dan misi Bupati terpilih dapat memberikan perhatian lebih terhadap sektor kesehatan. "Kami menerima banyak aduan dari masyarakat soal sulitnya mendapatkan layanan kesehatan. Ini menjadi tanggung jawab kami untuk memastikan ada perubahan," ujarnya.
Di sisi lain, Nurcholis juga mengimbau masyarakat untuk lebih proaktif dalam menjaga kesehatan, terutama di tengah musim hujan yang rawan penyakit. "Pola hidup bersih dan sehat harus menjadi kebiasaan. Namun, pemerintah juga harus memastikan akses kesehatan dapat diandalkan," tutupnya.***
