Sopater Sam : Program Transmigrasi ke Papua Sudah Tidak Relevan Lagi

JAYAPURA, iNewsJayapura.id - Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara memberikan keterangan kepada media bahwa ia mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengadakan progran transmigrasi ke Wilayah Indonesia Timur khususnya Papua.

Pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Transmigrasi tersebut membuat heboh media-media Nasional khususnya media lokal Papua. Tanggapan dari Publik Papua terlebih khusus dari Orang Asli Papua begitu banyak. Mayoritas dari mereka menolak wacana program tersebut.

Saat ditemui awak media di Jakarta, Senator Sopater Sam memberikan tanggapan sekaligus menyayangkan Pernyataan Menteri tersebut karena dianggap menambah masalah baru di seluruh Tanah Papua.

“Saya sangat prihatin dengan pernyataan Menteri Transmigrasi mengenai wacana Program Transmigrasi ke Papua Karena program tersebut sudah tidak relevan lagi. Program tersebut menjadi salah satu masalah di Papua selama ini, dimana adanya ketimpangan antara warga Pribumi Papua dan Warga Non Papua. Saya berharap Pak Presiden mempertimbangkan Wacana tersebut, karena akan menjadi masalah baru” Kata Sopater.

“Salah satu masalah di Tanah Papua selama ini adalah kecemburuan sosial antara Orang Asli Papua dan Warga Non Orang Asli Papua, sebagai contoh rekrutmen pada dunia politik dimana beberapa Kabupaten/kota di Tanah Papua, Anggota DPR dikuasai oleh warga Non Papua padahal Papua itu sendiri berlaku Otonomi Khusus yaitu bagaimana memproteksi hak-hak Orang Asli Papua namun saat ini itu seakan tidak berlaku”, Ucap Sopater.

Pogram transmigrasi sebelumnya yang dilakukan ke tanah Papua juga tidak memberikan dampak yang positif dan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat lokal di Tanah Papua, yang ada hanya potensi gesekan sosial dan kecemburuan oleh masyarakat Lokal karena segala sumber daya ekonomi dan peluang kerja dikuasai oleh masyarakat Transmigran dan masyarakat lokal Ppua merasa terancam tersingkirkan di negerinya sendiri.

Lanjut Sam, Mari Pak Presiden dan Kabinet Merah putih lebih mengarahkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendidikan di Papua yang berkualitas dan unggul, Mutu pelayanan kesehatan yang optimal dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, pembangunan infrastruktur serta perlindungan HAM di Papua dari pada program Transmigrasi, sambungnya.