Pagar Laut di Tangerang, Apa Bedanya dengan Proyek Giant Sea Wall Prabowo?

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah dan masyarakat dihebohkan kemunculan pagar sepanjang 30 km yang membentang di laut Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar itu kini telah disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kegiatan pemagaran dihentikan karena diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Pagar tersebut terletak di Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan Energi yang dapat merugikan nelayan dan berisiko merusak ekosistem pesisir.

"Saat ini kita hentikan kegiatan pemagaran sambil terus dalami siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kegiatan ini," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

Ipung menjelaskan tim gabungan Polisi Khusus (Polsus) Kelautan Ditjen PSDKP bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan penyelidikan di desa-desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September 2024. 

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengambilan foto udara menggunakan drone, pemagaran tersebut terdiri dari konstruksi cerucuk bambu yang dimulai dari Desa Margamulya hingga Desa Ketapang, serta Desa Patra Manggala menuju Desa Ketapang.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Sumono Darwinto menjelaskan lokasi pemagaran berada di Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan Energi, sesuai dengan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang DKP Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2023.

Setelah dianalisis, kondisi bawah laut lokasi pemagaran merupakan area rubble dan pasir dengan jarak lokasi sekitar 700 meter dari garis pantai.

"Berdasarkan e-seamap, kegiatan pemagaran tersebut tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)," tutur Sumono.

Proyek Giant Sea Wall Prabowo

Presiden Prabowo Subianto diketahui mengusung proyek tanggul laut raksasa alias Giant Sea Wall. Proyek itu akan dibangun dari Jakarta sampai ke Gresik, Jawa Timur.

Wacana proyek tersebut merespons urgensi penurunan muka tanah di utara Pulau Jawa. Fenomena itu disebut dapat berdampak pada banjir rob yang akan mengancam wilayah pesisir.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyatakan penurunan muka tanah tidak hanya mengancam Jakarta, namun seluruh Pulau Jawa. Jika terjadi, kata dia, sekitar 40 persen sawah dan lahan bisa tenggelam.

"Maka Pak Prabowo ingin membangun tanggul laut dari Jakarta sampai Gresik di Jawa Timur," ujar Hashim dalam dialog di Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024) lalu.

Menurutnya, proyek tersebut harus dilanjutkan meski akan memakan waktu hingga 20 tahun. Pasalnya, rata-rata permukaan air laut di Pulau Jawa sudah naik. 

"Program ini tidak bisa dalam 5 tahun, mungkin tidak bisa dalam 10 tahun, mungkin harus baru bisa 20 tahun, tapi harus segera dimulai karena permukaan laut sudah naik," imbuhnya.

Program ini nantinya menjadi proyek gabungan dari pemerintah dan swasta serta dunia usaha. Kesempatan itu juga dibuka untuk pengembang asing.

Bahkan, Hashim mengungkapkan sudah ada beberapa calon investor yang berminat. Skema pembiayaan nanti targetnya menggunakan Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Adapun, pembagiannya adalah pemerintah menguasai 20 persen sahamnya dan 80 persen sisanya akan dipegang oleh pelaku usaha. 

"Ide Pak Prabowo nanti ini private-public partnership (KPBU) Pemerintah punya saham tapi mungkin 20 persen, sedangkan 80 persen silakan ya pengembang-pengembang," ucap Hashim di Menara Kadin Jakarta, Senin (7/10/2024).

Saat ini, kata Hashim, sudah ada investor asing yang melirik proyek tanggul raksasa tersebut. Rencananya, pembangunan tanggul laut ini dibagi-bagi untuk para investor, sehingga tidak hanya satu investor saja yang membangun penuh tanggul laut yang membentang dari Jakarta-Gresik.

"Ini proyek besar, mungkin ada 10 km dipegang 1 (badan usaha), 10 km lain dipegang lain. Saya sudah ke Beijing 2 kali, saya sudah ke Hongkong 3 kali, developer-developer dari Hongkong dan dari Beijing sebagian berminat," tambahnya.

Butuh Anggaran Jumbo

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bob Arthur Lombogia memperkirakan pembiayaan proyek Giant Sea Wall memang tidak murah. Hal ini menimbang medan konstruksi yang dikerjakan berada di pinggir laut, serta pertimbangan studi dan kajian lingkungan yang tidak sebentar.

Bob memproyeksikan, pembangunan Giant Sea Wall Jakarta-Gresik membutuhkan biaya sekitar Rp1.750 triliun. Angka kasar tersebut didapatkan dengan mengalikan kebutuhan biaya pembangunan tanggul per kilometer dengan jarak dari Jakarta ke Gresik.

Dia menuturkan, Kementerian PUPR sudah melakukan kajian terkait pembangunan Giant Sea Wall Banten-Ancol sepanjang 21 km dengan kebutuhan biaya sekitar Rp53 triliun. Studi pembangunan Giant Sea Wall Banten-Ancol ini sudah rampung dikerjakan oleh Belanda dan Korea beberapa waktu lalu.

Maka, jika dihitung didapatkan angka sekitar Rp2,5 triliun per kilometer untuk membangun Giant Sea Wall di Banten-Ancol. Oleh karena itu dengan jarak Jakarta-Gresik sekitar 700 km, maka diperlukan anggaran sekitar Rp1.750 triliun untuk merampungkan proyek tersebut.

"Jadi pembangunan tanggul itu ada 2 tahap kalau untuk yang Banten-Ancol. Tahap pertama itu tanggul terbuka atau tanpa pintu, itu butuh Rp53 triliun untuk 21 km. Jadi kalau mau dihitung (per kilometer) itu tinggal dibagi saja Rp53 triliun dengan 21 km," ujar Bob saat dihubungi iNews.id, Senin (23/9/2024) lalu.