Rumah Hasto Digeledah, Ganjarist: KPK Jangan Tebang Pilih dan Politisasi Berlebihan!
JAKARTA, iNews.id - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (7/1/2025). Penggeledahan terkait status tersangka Hasto dalam kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.
Ketua Umum Ganjarist Kris Tjantra menilai, penggeledahan tersebut diduga untuk menutupi atau pengalihan isu terhadap kasus-kasus jauh lebih besar yang belum mendapatkan perhatian serius.
Ia pun meminta agar KPK bertindak secara adil dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus lain yang diduga merugikan negara. Dengan demikian, tidak timbul anggapan bahwa tindakan KPK lebih pada bermain-main politik.
"Saya berharap KPK jangan tebang pilih, kasus korupsi yang jauh lebih besar sampai saat ini belum ada penyelesaian. Kenapa kasus Hasto yang dikaitkan dengan Harun Masiku yang di mana sudah selesai dan Hasto tidak terlibat, seperti dipolitisir berlebihan," ujar Kris dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Kris juga mempertanyakan urgensi penggeledahan tersebut yang diduga sarat kepentingan tertentu di luar upaya penegakan hukum. Apalagi penyidik lembaga antirasuah juga telah banyak memeriksa saksi untuk mengungkap perkara Harun Masiku.
"Semua bukti soal suap Harun Masiku sudah ada di KPK, kasusnya sudah sangat lama dan sudah inkracht di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat 2020 lalu," ujarnya.
Menurutnya penggeledahan seperti ini biasanya hanya terjadi jika tersangka adalah pelaku korupsi yang mengambil uang negara. Tuduhan terhadap Hasto dinilai tidak berkaitan dengan kerugian negara karena tidak ada uang negara yang dikorupsi Hasto.
"Hasto pun bukan pejabat publik dan pejabat negara serta tidak merugikan negara dalam kasus ini," ujar Kris.
Ia pun berpesan agar KPK tetap profesional dan tidak dikontrol oleh pihak lain. Jangan sampai nama KPK tercemar gara-gara kecerobohan dalam menangani sebuah kasus.
"Jangan membuat publik menjadi meragukan kredibilitas KPK dengan tindakan hal seperti ini,'" katanya.
