Kaleidoskop 2024: Akhir Kemesraan Jokowi dan PDIP usai 2 Dekade

JAKARTA, iNews.id - Ketegangan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencapai puncaknya pada akhir 2024. Mantan gubernur DKI Jakarta itu dipecat dari keanggotaan partai berlambang banteng.

Pemecatan itu mengakhiri kemesraan Jokowi dan PDIP usai dua dekade. Praktis, kedua pihak kini berseberangan.

Hubungan keduanya sudah terjalin sejak Jokowi bergabung ke PDIP pada 2004 lalu. Sejak saat itu, Jokowi selalu disokong PDIP hingga memenangkan berbagai pemilihan umum seperti Pilkada Solo 2005 dan 2010, Pilgub Jakarta 2012 hingga Pilpres 2014 dan 2019.

Hubungan Merenggang

Kerenggangan hubungan Jokowi dan PDIP memuncak saat kontestasi Pilpres 2024. Meski tak pernah terang-terangan menyatakan dukungan, Jokowi dinilai berbagai pihak meng-endorse Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai presiden berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka yang tak lain merupakan putra sulung eks wali kota Solo itu.

Manuver itu ditandai dengan pertemuan empat mata antara Jokowi dan Prabowo dalam berbagai kesempatan. Salah satunya saat keduanya makan malam pada 5 Januari 2024.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Nusron Wahid menyatakan momen makan malam itu menguatkan dukungan Jokowi ke Prabowo-Gibran.

"Selama ini (PDIP) jagonya itu selalu ingin dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Dan saat ini sudah dengan terang benderang lebih banyak berpihak akan mendukung pada Pak Prabowo dan Mas Gibran," ujar Nusron, Selasa (6/1/2024).

Pertemuan serupa kembali terjadi beberapa hari kemudian, seperti usai meresmikan Graha Utama Akademi Militer (Akmil) di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada 29 Januari 2024 atau dua pekan menjelang pemungutan suara Pilpres 2024 pada 14 Februari 2024. Jokowi dan Prabowo menyantap bakso di Warung Bakso Pak Soleh yang terletak di Kecamatan Bandongan, atau 6 kilometer dari Akmil.

Saat bertemu relawan di JCC Senayan, Jakarta pada 27 Januari 2024, Prabowo bahkan terang-terangan menyatakan bagian dari tim Jokowi.

"Prabowo-Gibran serta koalisi Indonesia maju, kami terang-terangan dan tidak malu-malu dan tidak mencla-mencle, kami adalah timnya Pak Joko Widodo," ujar Prabowo di hadapan relawannya.

Endorse yang dilakukan Jokowi berseberangan dengan PDIP. Sebab, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu mengusung kadernya, Ganjar Pranowo berpasangan dengan mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Pilpres 2024.

Jokowi Dipecat

Langkah tersebut mendasari PDIP memecat Jokowi dari keanggotaan partai. PDIP mengumumkan pemecatan Jokowi bersama putranya, Gibran Rakabuming Raka dan sang menantu Bobby Nasution pada Senin (16/12/2024).

Pemecatan itu berdasarkan surat keputusan (SK) DPP PDIP yang ditetapkan di Jakarta pada 4 Desember 2024 dan ditandatangani Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

"Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya," ujar Ketua Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dalam keterangan melalui video, Senin (16/12/2024).

Adapun SK pemecatan Jokowi tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang Pemecatan Joko Widodo dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sementara SK pemecatan Gibran bernomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 tentang Pemecatan Gibran Rakabuming Raka dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Bobby Nasution bernomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024 tentang Pemecatan Muhammad Bobby Afif Nasution dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Dalam pertimbangannya, PDIP menyebut sikap, tindakan dan perbuatan Jokowi telah melanggar AD/ART Partai 2019 serta kode etik dan disiplin partai. Sikap yang dimaksud yakni melawan keputusan partai mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Selain itu, Jokowi juga dinilai menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara Gibran dianggap melanggar AD/ART Partai 2019 serta kode etik dan disiplin partai berupa melanggar keputusan PDIP mendukung Ganjar-Mahfud dengan mencalonkan diri sebagai cawapres dari parpol lain hasil intervensi terhadap MK di Pilpres 2024. Sedangkan Bobby dinilai melanggar AD/ART Partai 2019 serta kode etik dan disiplin partai berupa melawan keputusan partai terkait dukungan terhadap Ganjar-Mahfud dengan mendukung capres-cawapres lain di Pilpres 2024.

Keputusan pemecatan itu berdasarkan rekomendasi Rapat Permusyawaratan Majelis Komite Etik dan Disiplin Partai pada 11 Oktober 2024 bernomor 8/K.E.D-PDIP/X/2024, 9/K.E.D-PDIP/X/2024 dan 10/K.E.D-PDIP/X/2024. Majelis itu diketuai Komarudin Watubun dengan tiga anggota masing-masing Sudiman Tarigan, Sudiyatmiko Aribowo dan Baharudin Farawowan.

Reaksi Jokowi

Jokowi pun merespons santai soal pemecatannya dari PDIP. Dia menghormati keputusan partai banteng sambil menekankan waktu akan menguji pemecatan tersebut.

"Ndak apa, saya menghormati itu dan saya tidak dalam posisi membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi, nanti waktu yang akan mengujinya," ujar Jokowi di Solo, Selasa (17/12/2024).

Dia hanya tersenyum ketika ditanya apakah akan mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP atau tidak. Dia juga enggan berkomentar ketika disinggung akan membentuk partai baru.

“Saya sudah menyampaikan, partai perorangan,” ucapnya.

Ke Mana Jokowi Berlabuh?

Sejumlah partai politik (parpol) pun merespons pemecatan Jokowi. Salah satunya Partai Golkar. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Muhammad Sarmuji menilai pemecatan ini bukan kejutan.

"Saya pikir ini bukan sebuah kejutan akhir tahun, karena sudah berkali-kali disampaikan baik secara eksplisit maupun implisit," kata Sarmuji, Senin (16/12/2024).

Sarmuji mengatakan, Partai Golkar terbuka menerima Jokowi hingga Gibran jika ingin bergabung.

"Sebagai partai terbuka, tidak ada halangan Bagi Golkar untuk menerima beliau (Jokowi) dengan tangan terbuka," ujar Sarmuji.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hanya tersenyum saat dikonfirmasi mengajak Jokowi bergabung ke partainya. Dia menyerahkan keputusan kepada Jokowi.

"Lebih baik tanya langsung ke Pak Jokowi," kata AHY, Senin (16/12/2024).

Sementara itu, Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengatakan keputusan Jokowi akan bergabung ke parpol sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan. Meski begitu, dia menyatakan NasDem terbuka untuk menerima Jokowi bergabung.

"Ya, kita serahkan pada Pak Jokowi lah. Pak Jokowi lebih tahu bagaimana dinamika politik ini, mana yang paling nyaman untuk Pak Jokowi, monggo mawon Pak Jokowi, Nasdem terbuka, anytime," kata Willy, Rabu (18/12/2024).