Menhan Korsel Kim Yong Hyun Mundur Pasca-Darurat Militer, Minta Maaf pada Rakyat
SEOUL, iNews.id - Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan (Korsel) Kim Yong Hyun mengundurkan diri, Rabu (4/12/2024), terkait penerapan darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Kim telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Yoon.
Selain itu Kim juga meminta maaf kepada rakyat Korsel karena telah membuat kekhawatiran publik.
"Saya telah menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri kepada Presiden, dan bertanggung jawab atas semua kekacauan yang disebabkan oleh darurat militer," kata Kim, seperti dilaporkan kantor berita Yonhap.
Kim merupakan pembantu Presiden Yoon terbaru yang mundur setelah status darurat militer dicabut. Kepala staf kepresidenan Chung Jin Suk menjadi orang dekat Yoon pertama yang mengajukan pengunduran diri.
Selain Chung, Penasihat Keamanan Nasional Shin Won Sik dan Kepala Staf Kebijakan Sung Tae Yoon menyusul mundur.
Mereka mengajukan pengunduran diri bersama tujuh pembantu senior presiden lainnya.
Pengunduran diri tersebut disampaikan setelah parlemen membatalkan keputusan Yoon untuk menerapkan darurat militer pada Rabu (4/12/2024) pagi. Anggota parlemen, bahkan dari partai berkuasa yang mengusung Yoon, Partai Kekuatan Rakyat, menolak status darurat militer tersebut.
Sebanyak 190 anggota parlemen yang hadir dalam pemungutan suara pada Rabu dini hari, dari total 300 legislator, menolak status darurat militer dalam sidang Majelis Nasional.
Bukan hanya itu, jabatan Yoon sebagai presiden Korsel juga berada di ujung tanduk. Setidaknya 40 anggota parlemen dari kubu oposisi memulai proses pemakzulan terhadap Yoon pada hari ini juga, jika dia menolak seruan untuk mundur.
Anggota parlemen lain, termasuk para pemimpin Majelis Nasional, telah meminta Yoon segera mundur sebelum proses pemakzulan dimulai.
Salah satu serikat buruh terbesar di Korsel, Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU), juga menyerukan kepada para anggotanya untuk melakukan mogok kerja sampai Yoon mengundurkan diri.
Dalam posting-an di Facebook, KCTU menyebut status darurat militer oleh Yoon sebagai kejahatan pemberontakan. Organisasi itu juga menyerukan kepada lebih dari 1 juta anggotanya untuk turun ke jalan di Seoul maupun daerah lain pada Rabu pagi.