Keterwakilan Perempuan di DPR Periode 2024-2029 Cetak Rekor, Terbanyak Sepanjang Sejarah

JAKARTA, iNews.id - Jumlah anggota DPR RI perempuan untuk periode 2024-2029 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif ini bukan hanya dari sisi kuantitas saja, tapi juga dari kualitas para legislator perempuan.

"Kita berharap peningkatan keterwakilan itu tidak hanya dari kuantitas, tapi juga kualitas. Dengan demikian perempuan akan maksimal mewarnai semua proses di DPR RI," kata Puan, Sabtu (19/10/2024). 

Diketahui, perolehan kursi anggota perempuan di DPR periode 2024–2029 menjadi yang tertinggi dalam sejarah hasil Pemilu. Pada DPR periode ini, ada 127 perempuan yang mengisi kursi parlemen dari total 580 anggota dewan.

Keterwakilan perempuan DPR RI periode 2024-2029 meningkat sebanyak 22,1 dan mencetak sejarah baru Indonesia. Pada Pemilu 1999, persentase anggota DPR perempuan hanya 8,2. Lalu di Pemilu 2004 ada di angka 11,5.

Selanjutnya pada Pemilu 2009, anggota perempuan DPR ada 18, Pemilu 2014 turun di angka 17,3, Pemilu 2019 anggota DPR perempuan ada 20,5, dan untuk Pemilu 2024 angkanya naik menjadi 21,9 atau ada 127 anggota dewan perempuan.

Puan meyakini, DPR dapat segera merealisasikan kebijakan afirmatif berupa 30 keterwakilan perempuan di parlemen.

“Karena keterwakilan perempuan di parlemen dapat memperkuat kualitas demokrasi, parlemen akan lebih responsif terhadap berbagai persoalan di masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Puan mengingatkan kepada para anggota DPR perempuan untuk tidak menganggap keberhasilan ini hanya sebagai pencapaian angka semata. Menurutnya, peningkatan keterwakilan perempuan di DPR harus dianggap sebagai kemajuan dalam perjuangan pemberdayaan perempuan.

“Pencapaian ini menjadi langkah besar dalam mewujudkan politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap berbagai isu, terutama terkait kesetaraan gender,” tutur Puan.

Puan mengatakan, keberhasilan perempuan  melenggang ke Senayan menjadi bukti bahwa kesetaraan gender dalam politik bukanlah sekadar wacana saja.

“Hal ini menjadi realitas yang akan mengubah wajah legislasi nasional. Maka peningkatan keterwakilan perempuan di DPR harus bisa menghadirkan isu dan perumusan kebijakan yang responsif gender, karena perempuan yang paling tahu kebutuhan sesamanya,” katanya.