Sri Mulyani Tegaskan Data Inflasi yang Dilaporkan Kepala Daerah Harus Akurat dan Kredibel

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespons adanya modus sejumlah kepala daerah yang mengakali angka inflasi di daerahnya. Menurutnya, persoalan tersebut saat ini sudah dilakukan perbaikan.

"(Soal manipulasi) saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri), beliau menyampaikan ada beberapa tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi," ucap Sri Mulyani ketika ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (4/10/2024). 

Bendahara Negara menegaskan, data inflasi yang dilaporkan kepala daerah harus akurat dan kredibel. Dia tidak ingin kalau penghargaan menciptakan sikap yang justru mendistorsi angka inflasi tersebut. 

"Jadi kami sepakat, Mendagri, saya dan kita semuanya, BPS jelas, untuk menjaga angkat inflasi harus akurat dan kredibel dan untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena tingkat harga stabil dan baik," tuturnya.

Secara terpisah, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar WIdyasanti juga merespons terkait pernyataan Mendagri Tito Karnavian bahwa ada oknum kepala daerah yang mengakali angka inflasi demi memperoleh insentif fiskal dari pemerintah.

Amalia menegaskan bahwa dalam melakukan survei Indeks Harga Konsumen (IHK) pihaknya menggunakan data metodologi tertentu yang engau pada standar internasional. Dia juga memastikan BPS senantiasa menjaga independensi pengolahan dan pengumpulan data. 

Karena itu, Amalia memastikan proses pengumpulan data itu dilakukan secara independen dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

"Kami sampaikan BPS punya penjaminan kualitas, dalam setiap proses pengumpulan data seperti pelaksanaan survei sampai pengolahan data kami memiliki metode tertentu untuk pemilihan waktu, tempat, dan target responden dalam survei IHK," kata Amalia dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Amalia juga menekankan bahwa data-data yang disurvei BPS memiliki kualitas yang terjami dan dapat dibandingkan oleh yang dimiliki Kementerian/Lembaga (K/L) atau pemerintah daerah.

"Penyelenggaraan statistik ini kami lakukan dengan penjaminan dengan kualitas data. Jadi kalau ada pertanyaan pasar murah, operasi pasar murah langkah konkret sebagai pengendalian pasar di daerah, pembentukan harga di daerah ini kan sangat dipengaruhi mekanisme pasar saat ini banyak platform data K/L dan pemda, data BPS bisa dibandingkan satu sama lain," kata dia.

Terakhir, Amalia kembali menegaskan, hingga saat ini BPS masih tetap menjaga independensi dan tidak bisa dipengaruhi hal lain.

"Dan tentunya ini sekali lagi angka yang kami hasilkan, yang dihasilkan oleh BPS tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya," ujarnya.