Menko Polhukam soal NPWP Diduga Bocor: Data yang Dibocorkan Tidak Sesuai Data Pemilik
JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto turut dicecar Komisi I DPR terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diduga bocor lantaran diretas hacker. Hadi menyatakan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
"Kita juga saat ini bekerja sama dengan BSSN, itu masih melaksanakan validasi terkait data yang dibocorkan, di antaranya nomor HP, NIK, dan NPWP," kata Hadi di ruang rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).
Dia menyampaikan, BSSN telah menyampaikan hasil analisis sementara. Menurutnya, ada ketidakcocokan antara data yang diduga bocor dengan data pemilik.
"Sehingga ada yang tidak sesuai dengan yang data yang dibocorkan itu tidak sesuai dengan pemiliknya baik NIK maupun NPWP," ujarnya.
Meski begitu, ia memastikan Kementerian ya akan terus memantau serta berkoordinasi dengan BSSN terkait dengan kebocoran ini.
"Minggu ini akan kami laksanakan rapat tingkat menteri yang dihadiri oleh Dirjen Pajak, dan dihadiri oleh BSSN. Untuk mencari solusi permasalahan dan bagaimana mitigasinya terkait dengan kebocoran ini," kata dia.
Sebelumnya, viral di media sosial X data NPWP Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani diretas. Tak cuma itu, ada 6 juta NPWP lainnya yang ikut tersebar.
Hal itu dicuitkan akun @secgron dan telah mendapatkan likes hingga 20.000 dan dilihat 1,1 juta orang. Bahkan, data tersebut diperjual-belikan dengan harga Rp150 juta saja.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll. NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku,” bunyi cuitan itu dikutip iNews.id, Kamis (19/9/2024).
Dalam data yang bocor tersebut, terdapat informasi NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan hingga nama KPP. Diduga data itu dibongkar oleh hacker Brojka.
Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti menjelaskan data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.
Selain itu, struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib pajak.
"Terhadap dugaan kebocoran data ini, DJP telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap Dwi kepada iNews.id, Jumat (20/9/2024).
Dwi menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP.
