Partai Perindo Soroti 5,8 Juta Balita Alami Masalah Gizi

JAKARTA, iNews.id - Ketua Partai Perindo Bidang Kesehatan Masyarakat, dr Sortaman Saragih, MARS ikut merespons data yang menyebut bahwa 5,8 juta balita di Indonesia mengalami masalah gizi. Data ini diungkap oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). 

“Sungguh memprihatinkan, negara Indonesia yang agraris dan kaya sumber daya alam masih bermasalah dalam hal gizi balita. Dan angkanya tidak tanggung-tanggung, menurut survei ada sekitar 5,8 juta balita atau 36 dari balita Indonesia yang mengalami masalah gizi,” ujar Sortaman, Rabu (3/7/2024). 

Sortaman mengatakan jika dikaji dari ilmu kesehatan, penyebab utama dari kurang gizi ini disebabkan oleh dua faktor yaitu pertama karena kurang makanan umumnya dikarenakan kemiskinan dan yang kedua adalah karena gangguan penyerapan tubuh, umumnya dikarenakan mengidap sakit penyakit. 

“Faktor kedua ini tidak bisa kita bahas secara mendalam karena harus ditangani oleh para dokter dan ahli gizi di Rumah Sakit,” katanya.  

Lebih lanjut, Sortaman mengungkapkan faktor pertama yakni kekurangan makanan ini seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah, sebab kekurangan makanan disebabkan oleh kemiskinan. 

“Masalah kemiskinan adalah urusan pemerintah. Banyak rakyat yang miskin yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan makanan keluarganya karena tidak ada pekerjaan. Akibatnya anak-anak mereka menjadi kurang gizi,” katanya. 

Pemerintah, harus mampu menyediakan lapangan kerja. Semua upaya harus dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. 

“Bangsa ini memiliki menteri tenaga kerja tetapi sejauh ini kementerian ini tidak berorientasi untuk membuka lapangan kerja," katanya.

Sortaman pun mengkritisi bahwa sangat disayangkan begitu banyak anggaran untuk Kementerian Ketenagakerjaan namun hanya menetapkan UMR dan aturan perselisihan industri dengan karyawan. 

“Sekarang ada rencana program pemerintah memberikan makanan tambahan dan susu kepada keluarga miskin dan anak sekolah. Ini adalah kebijakan yang salah dan hanya membuat pembengkakan anggaran negara namun tidak menyelesaikan masalah. Rakyat jangan diperlakukan seperti anak asuh panti rehabilitasi, yang disuapi setiap hari. Rakyat bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya,” ujar Sortaman. 

Pemerintah, harus mendorong seluruh rakyat untuk bisa hidup mandiri secara ekonomi. Apalagi, bangsa Indonesia sudah pernah mempunyai pengalaman buruk, tahun 2023 saat pemerintah punya program penanganan stunting dengan anggaran Rp30 triliun, programnya memberikan makanan tambahan kepada anak yang stunting atau kurang gizi. 

“Bapak presiden Joko Widodo mengatakan program itu gagal dan beliau mengakui bahwa 90 anggaran habis untuk kegiatan penyuluhan teknis dan hanya 10 yang berwujud sebagai makanan tambahan. Ini pengalaman buruk dan sudah terbukti gagal,” kata dia. 

Dia pun yakin program ini yang akan terulang kembali dengan rencana pemberian makanan tambahan dan susu bagi masyarakat miskin dan anak sekolah. 

Sortaman meyakini program yang dirancang oleh Partai Perindo, yakni menciptakan lapangan kerja melalui UMKM akan membuat rakyat bisa mencari makan sendiri dan mandiri untuk memenuhi gizinya. Anggaran pemberian makanan tambahan yang Rp 460 triliun per tahun sudah cukup bahkan sudah lebih untuk menjadikan rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. 

“Saya yakin anggaran Rp460 triliun selama 5 tahun sudah cukup membuat seluruh rakyat terbebas dari kurang gizi dan tidak tergantung lagi dari kepada bansos dan BLT yang dianggarkan Pemerintah. Jika banyak pengusaha UMKM yang mandiri, maka nilai gaji buruh juga akan naik, sebab akan sulit mendapatkan tenaga kerja. Ujung-ujungnya nanti UMR juga naik, tanpa harus ribut berdemonstrasi,” ujar Sortaman.