Kelompok HAM Gugat Pemerintah Belanda gegara Tetap Kirim Suku Cadang F-35 ke Israel
DEN HAAG, iNews.id - Tiga kelompok hak asasi manusia (HAM) Belanda, Jumat (28/6/2024), menuntut pemerintah ke pengadilan karena tak mematuhi larangan memasok suku cadang jet tempur F-35 yang akhirnya digunakan Israel.
Dalam putusan pada Februari, pengadilan banding memerintahkan pemerintah menghetikan pengiriman suku cadang jet tempur yang digunakan oleh Israel untuk menyerang Jalur Gaza, Palestina.
Saat itu pengadilan memutuskan ada risiko yang nyata bahwa pesawat-pesawat tersebut akan terlibat dalam pelanggaran hukum humaniter internasional.
Tiga kelompok HAM kembali melaporkan pemerintah ke pengadilan karena larangan ekspor tersebut tidak dipatuhi
“Sayangnya, semuanya menunjukkan bahwa suku cadang-suku cadang ini berakhir di Israel dari Belanda melalui jalur lain,” bunyi pernyataan Oxfam Novib, salah satu kelompok HAM yang terlibat, seperti dilaporkan AFP.
Pengacara yang mewakili kelompok HAM, Liesbeth Zegveld, mengatakan Pemerintah Belanda terus mengirim suku cadang ke negara lain, termasuk Amerika Serikat.
"Itu bertentangan dengan perintah pengadilan. Perintah pengadilan (mulai Februari) berlaku untuk semua suku cadang F-35 terhadap Israel sebagai tujuan akhir dan dalam praktiknya negara tersebut harus menghentikan semua pengiriman tersebut,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut dia, seharusnya berlaku aktif mencegah suku cadang jet tempur tersebut sampai di tangan Israel.
Mengutip dokumen pengadilan, stasiun televsi NOS mlaporkan pemerintah telah mengakui pihaknya tidak bisa mencegah pengiriman suku cadang F-35 ke Amerika Serikat, hingga berakhir ke Israel.
Sementara itu pengacara pemerintah Reimer Veldhuis mengatakan, pihaknya tidak yakin harus membatasi ekspor suku cadang F-35 ke negara-negara selain Israel.
Dia menambahkan, kemungkinan suku cadang digunakan pada F-35 yang dikirim ke Israel sangat kecil karena suku cadangnya digunakan untuk produksi, bukan perbaikan.
Pemerintah Belanda sebelumnya menegaskan akan memenuhi putusan pengadilan yang dibuat pada Februari, namun akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung.
