MPR Tegaskan Tak Bisa Amandemen UUD 1945 saat Bertemu Jokowi

JAKARTA, iNews.id - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menegaskan tidak bisa mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/6/2024). Sebab, masa tugas pimpinan MPR periode 2019-2024 tersisa tiga bulan lagi.

"Ditegaskan bahwa MPR di kepemimpinan kami sudah tidak dapat melaksanakan amandemen UUD NKRI 1945, karena masa tugas kami tinggal tiga bulan," kata Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah.

Dia menjelaskan sesuai aturan, MPR dapat mengubah UUD 1945 dengan masa jabatan tersisa di atas enam bulan. Sedangkan, masa jabatan pimpinan MPR saat ini hanya tersisa tiga bulan.

Oleh karena itu, kata dia, amandemen UUD 1945 tak bisa dilaksanakan oleh pimpinan MPR periode ini.

"Sehingga wacana itu menjadi wacana dan kita serahkan pada MPR periode berikutnya," katanya.

Sementara itu, Basarah mengungkapkan pertemuan dengan Jokowi itu juga membahas sidang tahunan MPR. Dirinya menyebut akan menghadiri sidang tahunan itu.

"Tadi kita bicarakan hal itu presiden dan pimpinan MPR bersepakat, akan menghadiri sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2024 di gedung DPR MPR RI yang proses atau metode persidangannya telah diputuskan sama dengan sidang tahunan MPR di tahun sebelumnya," kata dia.

Selain itu, pertemuan juga membahas upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Istana Jakarta pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Pimpinan MPR, kata Ahmad, juga mengundang Presiden Jokowi untuk menghadiri peringatan bagi konstitusi pada 18 Agustus 2024.

"Maka kami mengundang agar presiden melengkapi Keppres nya dengan menghadiri peringatan hari konstitusi di 18 Agustus 2024 yang akan datang," kata Basarah.