Mampukah PM Singapura Lawrence Wong Lepas dari Bayang-bayang Dinasti Lee Kuan Yew?

Singapura akan menyelenggarakan pemungutan suara pada 3 Mei, yang akan menjadi ujian elektoral pertama bagi perdana menteri barunya Lawrence Wong. Itu menjadi kesempatan bagi Wong untuk melepaskan diri dari bayang-bayang dinasti politik Lee Kuan Yew.

Kampanye pemilu, yang berlangsung hanya sembilan hari, diperkirakan akan didominasi oleh meningkatnya biaya hidup, kebutuhan perumahan, pekerjaan, dan meningkatnya permintaan akan layanan kesehatan di tengah populasi yang menua.

Para pemilih secara luas diperkirakan akan mengembalikan Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa ke tampuk kekuasaan. PAP telah memenangkan setiap pemilihan sejak Singapura diberi pemerintahan sendiri oleh Inggris pada tahun 1959.

Pemilu terakhir negara itu pada tahun 2020 menyaksikan Partai Buruh yang beroposisi mengamankan 10 kursi - kemenangan terbesar bagi oposisi sejak Singapura memperoleh kemerdekaan pada tahun 1965.

Kali ini, 97 kursi diperebutkan.

Meskipun PAP memenangkan 83 dari 93 kursi pada tahun 2020, tidak diragukan lagi mereka akan mencari kemenangan yang lebih kuat tahun ini - hasil pemilihan terakhir secara luas dipandang sebagai kemunduran bagi partai tersebut.

Menurut laporan Reuters yang mengutip data dari lembaga survei YouGov, 44 dari 1.845 warga Singapura yang disurvei pada bulan Maret telah memutuskan siapa yang akan mereka pilih. Dari jumlah tersebut, 63 mengatakan mereka akan memilih partai yang berkuasa dan 15 akan mendukung Partai Buruh yang menjadi oposisi utama.

Melansir BBC, pemilu ini juga dilihat sebagai ujian pertama yang sesungguhnya bagi Perdana Menteri Lawrence Wong, yang menjabat tahun lalu - menggantikan perdana menteri negara kota itu yang telah lama menjabat Lee Hsien Loong, yang menjabat sebagai pemimpin selama 20 tahun.

Saat menyampaikan anggaran pertamanya sebagai pemimpin negara pada bulan Februari, Wong meluncurkan serangkaian potongan pajak, bantuan sosial, dan langkah-langkah khusus sektor untuk meredam tekanan biaya hidup - dalam apa yang oleh beberapa analis disebut sebagai anggaran "yang menyenangkan" yang bertujuan untuk mempermanis situasi sebelum pemilu.

Sejak menjadi negara merdeka pada tahun 1965, Singapura hanya memiliki empat perdana menteri - semuanya dari Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa.

Yang pertama adalah ayah Lee, Lee Kuan Yew, yang secara luas dianggap sebagai pendiri Singapura modern dan memimpin negara tersebut selama 25 tahun.

Lanskap politik Singapura didominasi oleh PAP, meskipun partai tersebut diguncang oleh serangkaian skandal pada tahun 2020 - termasuk penangkapan seorang menteri senior dalam penyelidikan korupsi serta pengunduran diri dua anggota parlemen atas perselingkuhan.

Pemilihan umum wajib bagi 2,75 juta warga negara Singapura yang memenuhi syarat.

Singapura meniru sistem pemungutan suara first-past-the-post di Inggris, tetapi ada perbedaan utama yang mempersulit partai oposisi.

Anggota parlemen bersaing untuk daerah pemilihan yang ukurannya bervariasi dan daerah pemilihan yang lebih besar tidak diwakili oleh seorang anggota parlemen, tetapi oleh tim yang terdiri dari hingga lima anggota parlemen - yang disebut Daerah Pemilihan Perwakilan Kelompok (GRC).

Sistem ini diperkenalkan pada tahun 1988 sebagai cara untuk memasukkan lebih banyak perwakilan dari kelompok minoritas Singapura di kota yang sebagian besar penduduknya Tionghoa - sehingga partai dapat "mengambil risiko" dengan mencalonkan satu atau dua kandidat minoritas.

Namun hingga beberapa tahun yang lalu, partai oposisi belum memiliki sumber daya untuk merekrut cukup banyak orang yang terampil dan berpengalaman untuk benar-benar bersaing di daerah pemilihan yang lebih besar ini.

Para kandidat juga harus menyetor 13.500 dolar Singapura untuk ikut serta dan harus memenangkan lebih dari seperdelapan dari total suara untuk mendapatkannya kembali.

Pembagian daerah pemilihan juga sering diubah untuk mencerminkan pertumbuhan populasi - partai-partai oposisi mengatakan hal ini tidak dilakukan secara transparan dan merupakan manipulasi daerah pemilihan, sesuatu yang selalu dibantah oleh pemerintah.