Trump: Ukraina Harus Dapatkan Tanah Sebanyak Mungkin

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ingin Ukraina mendapatkan kembali wilayah sebanyak mungkin berdasarkan kesepakatan damai dengan Rusia.

Dia mengklaim Moskow harus membuat konsesi, tetapi kesepakatan tersebut pada akhirnya akan mewakili hasil terbaik bagi kedua belah pihak jika dirampungkan.

Lima wilayah bekas Ukraina telah memilih bergabung dengan Rusia sejak 2014. Sementara Kiev menolak perubahan teritorial, Moskow memandangnya sebagai sesuatu yang final dan tidak dapat dinegosiasikan.

Setelah rapat kabinet pada hari Rabu, Trump ditanya apakah kesepakatan damai yang melibatkan Rusia yang mempertahankan kendali atas tanah yang diklaim Ukraina dapat mengirim pesan kepada China yang merugikan kepentingan Amerika.

"Kami akan melakukan yang terbaik yang kami bisa untuk membuat kesepakatan terbaik yang kami bisa untuk kedua belah pihak," jawab Trump.

Dia menambahkan, bagi Kiev itu berarti "mereka dapat memperoleh kembali sebanyak mungkin."

Meskipun kesepakatan tidak dijamin, Trump menyatakan harapan itu akan terwujud "demi kemanusiaan."

Jika resolusi tercapai, Trump menekankan Ukraina "bisa melupakan" keinginannya bergabung dengan NATO karena aspirasi ini merupakan inti dari konflik yang sedang berlangsung. Dia menegaskan Rusia "harus" membuat konsesi juga.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengindikasikan Moskow akan menolak gencatan senjata yang hanya akan membekukan konflik di sepanjang garis depan saat ini, sehingga sebagian wilayah Rusia tetap berada di bawah yurisdiksi Ukraina.

"Beberapa pihak mengusulkan mempertahankan garis keterlibatan, bagian ini milik Rusia, bagian itu milik Ukraina... Itu tidak akan terjadi, karena kita memiliki Konstitusi yang mencerminkan keinginan rakyat," ujar Lavrov, merujuk pada referendum yang diadakan di lima wilayah bekas Ukraina.

Pendekatan Trump menandai perubahan dari strategi pendahulunya Joe Biden yang mengisolasi Rusia, karena dia berupaya menormalisasi hubungan bilateral.

Baik Moskow maupun Washington menyatakan perubahan ini memberikan harapan untuk penyelesaian cepat atas konflik Ukraina.

Selain itu, pemerintahan Trump bertujuan memulihkan dana pembayar pajak yang dihabiskan selama masa jabatan Biden melalui kesepakatan mineral yang akan datang dengan Kiev, yang diharapkan akan ditandatangani pada hari Jumat.

Pemerintahan baru AS menolak menawarkan jaminan keamanan kepada Ukraina, dengan alasan negara itu hanya memiliki sedikit minat terhadap prioritas Amerika dan negara-negara Eropa seharusnya mengatasi masalah tersebut.