Nasib Nauru: Dulu Negara Terkaya, Sekarang Jual Kewarganegaraan demi Bertahan Hidup

Nauru, negara kecil di Samudra Pasifik, pernah menjadi negara terkaya di dunia dari tahun 1970-an hingga 1990-an berkat temuan tambang fosfat.

Namun negara tersebut sekarang menjual kewarganegaraan kepada orang asing dengan skema "paspor emas" untuk mendanai upayanya bertahan hidup dari ancaman naiknya permukaan laut.

Negara kepulauan dataran rendah dengan sekitar 13.000 penduduk ini berencana untuk melakukan relokasi besar-besaran ke pedalaman karena gelombang laut mulai menggerogoti tepi pantainya yang subur.

Negara ini akan mengumpulkan dana dengan menjual paspor kepada orang asing seharga USD105.000 per paspor, meskipun ada kekhawatiran bahwa skema semacam itu berpotensi untuk dieksploitasi secara kriminal.

“Bagi Nauru, ini bukan hanya tentang beradaptasi dengan perubahan iklim, tetapi tentang mengamankan masa depan yang berkelanjutan dan sejahtera bagi generasi mendatang,” kata Presiden Nauru David Adeang kepada AFP, Kamis (27/2/2025).

“Ini lebih dari sekadar bertahan hidup. Ini tentang memastikan generasi mendatang memiliki rumah yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Kami siap untuk perjalanan ke depan," ujarnya.

Republik berukuran kecil ini terletak di dataran batuan fosfat di Pasifik Selatan yang jarang penduduknya.

Dengan total luas daratan hanya 21 kilometer persegi, negara ini merupakan salah satu negara terkecil di dunia.

Endapan fosfat yang luar biasa murni—bahan utama dalam pupuk— pernah menjadikan Nauru sebnagai negara terkaya, per kapita, di planet ini.

Namun, persediaan "harta karun" tersebut telah lama mengering, dan para peneliti saat ini memperkirakan 80 persen wilayah Nauru tidak dapat dihuni lagi karena pertambangan bertahun-tahun.

Lahan kecil yang tersisa di Nauru terancam oleh naiknya permukaan laut yang mendekat, di mana para ilmuwan telah mengukur permukaan laut naik 1,5 kali lebih cepat dari rata-rata global.

Skema Paspor Emas

Upaya pendanaan iklim yang ada "tidak cukup" untuk mengatasi tantangan tersebut, kata Edward Clark, yang menjalankan Program Kewarganegaraan Ketahanan Ekonomi dan Iklim Nauru yang baru.

"Pembiayaan utang memberikan beban yang tidak semestinya pada generasi mendatang dan tidak ada cukup bantuan," katanya kepada AFP.

Pemerintah Nauru berharap dapat meraup USD5,7 juta pada tahun pertama program tersebut, yang setara dengan sekitar 66 aplikasi yang berhasil, kata Clark.

Pemerintah berharap jumlah ini akan meningkat secara bertahap hingga USD43 juta—atau sekitar 500 aplikasi yang berhasil—yang akan mencapai hampir 20 persen dari total pendapatan pemerintah.

Pejabat Nauru yakin 90 persen penduduk pada akhirnya harus pindah ke dataran tinggi.

Tahap pertama relokasi massal ini diperkirakan menelan biaya lebih dari USD60 juta.

Untuk membayar tagihan, Nauru telah menggantungkan harapannya pada program kewarganegaraan melalui investasi yang baru.

Clark mengatakan itu adalah semacam "inovasi".

"Sudah diketahui umum bahwa negara-negara berkembang yang rentan terhadap iklim secara tidak proporsional terkena dampak perubahan iklim, dan oleh karena itu ada kebutuhan mendesak untuk memastikan mereka mendapatkan manfaat yang tidak proporsional dari inovasi iklim," katanya.

"Negara-negara seperti Nauru memiliki kebutuhan dan hak untuk menjadi makmur," imbuh Clark.

Nauru mengeklaim paspornya akan memberikan akses masuk bebas visa ke 89 negara, termasuk Inggris, Irlandia, Uni Emirat Arab, dan Hong Kong.

Pernah Jual Kewarganegaraan ke al-Qaeda

Lebih dari 60 negara berbeda menawarkan beberapa bentuk migrasi untuk skema investasi, menurut Lowy Institute Australia.

Negara-negara Pasifik seperti Vanuatu, Samoa, dan Tonga semuanya telah mencoba-coba menjual paspor, menurut lembaga think tank tersebut.

Pakar Universitas Nasional Australia Henrietta McNeill mengatakan meskipun skema ini membantu meningkatkan pendapatan pemerintah, namun skema ini juga rentan terhadap eksploitasi.

Dia mengatakan penjahat dapat menggunakan dokumen tersebut untuk menghindari penegakan hukum, pencucian uang, atau mengeksploitasi aturan masuk bebas visa.

Upaya Nauru sebelumnya untuk menjual paspor berakhir dengan bencana.

Pada tahun 2003, pejabat Nauru menjual kewarganegaraan kepada anggota al-Qaeda yang kemudian ditangkap di Asia, menurut media Australia; ABC.

Clark mengatakan kali ini Nauru hanya akan menawarkan paspor kepada investor yang berpikiran sama yang lulus "prosedur uji tuntas yang paling ketat dan paling menyeluruh".

"Program ini bukan hanya tentang memperoleh paspor lain," katanya.

"Ini tentang bergabung dengan komunitas yang didedikasikan untuk merintis solusi bagi tantangan global.”

Nauru telah menerima jutaan dolar dari pemerintah Australia sejak 2012 untuk menampung para migran yang mencari suaka di Australia.

Namun skema tersebut secara bertahap dikurangi setelah 14 tahanan meninggal, beberapa kali percobaan bunuh diri, dan sedikitnya enam orang dirujuk ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Nauru masih menahan 87 orang hingga 31 Agustus 2024, menurut data terbaru pemerintah Australia.