Filipina Bakal Akuisisi Sistem Rudal Typhon AS, China Marah
Militer Filipina mengatakan pihaknya berencana untuk mengakuisisi sistem rudal Typhon Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari upaya untuk mengamankan kepentingan maritimnya. China merespons marah dan memperingatkan bahwa langkah itu akan memicu perlombaan senjata regional.
Angkatan Darat AS telah mengerahkan sistem rudal jarak menengah Typhon ke Filipina utara awal tahun ini untuk latihan tempur gabungan tahunan dengan sekutu lamanya tersebut. Washington kemudian memutuskan untuk meninggalkan sistem misil itu di sana meskipun ada kritik dari Beijing bahwa senjata tersebut mengganggu stabilitas Asia.
Kepala Angkatan Darat Filipina Letnan Jenderal Roy Galido mengatakan dalam konferensi pers pada hari Senin bahwa sistem rudal Typhon akan diakuisisi. “Karena kami melihat kelayakan dan fungsinya dalam konsep implementasi pertahanan kepulauan kami,” katanya.
"Saya dengan senang hati melaporkan kepada rekan senegara kita bahwa tentara Anda sedang mengembangkan kemampuan ini untuk kepentingan melindungi kedaulatan kita," katanya, seraya menambahkan bahwa total biaya akuisisi akan bergantung pada "ekonomi”.
Kehadiran sistem rudal AS itu telah membuat marah Beijing, yang Angkatan Laut dan pasukan Coast Guard-nya telah terlibat dalam konfrontasi yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir dengan Filipina atas sengketa terumbu karang dan perairan di Laut China Selatan.
Beijing mengeklaim hampir seluruh Laut China Selatan meskipun ada putusan internasional yang menyatakan bahwa klaimnya tidak memiliki dasar hukum.
Manila dan Washington, sekutu perjanjian lama, telah memperdalam kerja sama pertahanan mereka sejak Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menjabat pada tahun 2022 dan mulai menolak klaim Beijing atas Laut China Selatan.
AS tidak memiliki klaim di Laut China Selatan tetapi telah memperingatkan bahwa mereka berkewajiban untuk membela Filipina jika pasukannya diserang di sana, dan telah menyatakan bahwa kebebasan navigasi merupakan salah satu kepentingan nasional utamanya.
Pada hari Senin, Cina dengan cepat mengecam keras keputusan Filipina untuk memperoleh sistem rudal Typhon AS sebagai langkah yang provokatif dan berbahaya dan memperingatkan bahwa hal itu berisiko memicu perlombaan senjata.
"Itu adalah pilihan yang sangat tidak bertanggung jawab bagi sejarah rakyatnya sendiri dan rakyat Asia Tenggara, serta bagi keamanan regional," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning, seperti dikutip dari CBS News, Selasa (24/12/2024).
"Kawasan ini membutuhkan perdamaian dan kemakmuran, bukan rudal dan konfrontasi," imbuh dia, seraya mendesak Manila untuk memperbaiki “praktik-praktiknya yang salah sesegera mungkin."
Di sisi lain,Galido mengatakan dibutuhkan setidaknya dua tahun atau lebih bagi militer Filipina untuk memperoleh sistem persenjataan baru dari tahap perencanaan, seraya menambahkan bahwa akuisisi sistem misil Typhon itu belum dianggarkan untuk tahun 2025.
Manila, kata dia, membutuhkan waktu lima tahun untuk menerima pengiriman rudal jelajah BrahMos tahun lalu.
Sistem rudal Typhon berbasis darat, yang dikembangkan oleh Lockheed Martin untuk Angkatan Darat AS, memiliki jangkauan 300 mil, meskipun versi jarak yang lebih jauh sedang dalam pengembangan.
Galido mengatakan sistem Typhon akan memungkinkan Angkatan Darat Filipina untuk memproyeksikan kekuatan ke luar hingga 200 mil laut, yang merupakan batas hak maritim negara kepulauan tersebut berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Anda harus memperhatikan fakta bahwa pada jarak 200 mil laut, tidak ada daratan di sana dan tentara tidak dapat pergi ke sana," katanya.
“Platform Typhon akan melindungi aset terapung kita," katanya, merujuk pada kapal-kapal Angkatan Laut dan Coast Guard Filipina serta kapal-kapal lainnya.
Menteri Pertahanan China Dong Jun memperingatkan pada bulan Juni bahwa pengerahan sistem misil Typhon "sangat merusak keamanan dan stabilitas regional."
Namun Galido menepis kritik terhadap sistem Typhon di Filipina.
"Kita tidak perlu terganggu oleh rasa tidak aman yang tampak dari pihak lain karena kita tidak memiliki rencana untuk bertindak di luar kepentingan negara kita," katanya.
