3 Pejabat Korsel yang Ditangkap Terkait Deklarasi Darurat Militer

SEOUL - Pada 3 Desember 2024, Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer melalui pidato yang disiarkan televisi, dengan alasan untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman komunis Korea Utara dan memberhentikan kegiatan anti-negara, terorisme, atau upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Namun, keputusan tersebut menuai kontroversi dan kecaman dari masyarakat. Setelah enam jam diberlakukan, Presiden Yoon kemudian mencabut dekrit darurat militer tersebut ketika Majelis Nasional memberikan pemungutan suara bulat untuk menentangnya. Yoon pun meminta maaf atas langkah tersebut dan berjanji bertanggung jawab secara hukum maupun politik.

Berdasarkan laporan media Yonhap, pada Rabu (11/12/2024), Polisi Korea Selatan menggeledah kantor Presiden Yoon sebagai bagian dari penyelidikan terkait deklarasi darurat militer. Tim Investigasi Khusus dari Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan melakukan penggeledahan dan penyitaan di kantor Presiden pada pagi hari waktu setempat. Polisi Korea Selatan juga telah menangkap beberapa pejabat yang diduga terlibat dalam peristiwa ini.

1. Kim Yong-hyun

Melansir Washington Post, Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun, secara resmi ditangkap pada hari Rabu (11/12/2024), setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengeluarkan surat perintah atas permintaan jaksa. Sehari setelah penangkapannya, ia mengundurkan diri dan meminta maaf atas peranannya dalam keputusan tersebut. Kim diduga mendorong Presiden Yoon untuk memberlakukan darurat militer guna menghentikan aktivitas “antinegara,” yang dianggap mengancam keamanan atau stabilitas pemerintah.

Kepala Layanan Pemasyarakatan Korea Selatan, Shin Yong-hae, mengungkapkan bahwa mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang sebelumnya ditahan karena perannya dalam deklarasi darurat militer Presiden Yoon Suk-yeol, mencoba bunuh diri di kamar mandi pusat penahanan. Upaya tersebut berhasil digagalkan, dan Kim kemudian dipindahkan ke rumah sakit untuk perawatan.

"Kemarin sore sekitar pukul 23.52, salah satu personel kami menyaksikan upaya bunuh diri... sebelum surat perintah dikeluarkan," kata Shin mengutip ABC News. "Dia segera menyerah saat personel membuka pintu. Dia saat ini ditahan di tempat penampungan dan dilaporkan dalam keadaan sehat,” tambahnya.

Menteri Kehakiman Park Sung Jae juga mengonfirmasi upaya Kim selama sidang yang sama. "Kami mempertimbangkan sejauh mana tuduhan tersebut didukung, beratnya kejahatan dan kekhawatiran dia akan menghancurkan bukti," kata pengadilan Korea Selatan dalam mengeluarkan surat perintah, sebagainana yang dilaporkan oleh kantor berita Yonhap.

2. Cho Ji-ho

Melalui Maeil Business News, Komisaris Kepolisian Nasional, Cho Ji-ho, ditangkap oleh Kepolisian Korea Selatan pada Rabu (11/12/2024) pagi, dengan dakwaan pemberontakan. Sehari sebelumnya, Cho telah diperiksa di Kantor Kepolisian Metropolitan Seoul di Mapo mulai pukul 4 sore waktu setempat.

"Kami segera menangkap Komisaris Cho dan Komisaris Kim atas tuduhan pemberontakan,” ujar Tim Penyelidikan Khusus dari Kantor Investigasi Nasional Badan Kepolisian Nasional Korea (KNPA).

Cho diduga terlibat dalam menghalangi anggota parlemen untuk memasuki Majelis Nasional guna melakukan pemungutan suara tentang pencabutan darurat militer dengan memberlakukan dua tindakan pengendalian akses penuh oleh polisi pada saat darurat tersebut. 

Selain itu, Cho juga diduga bekerja sama dalam penegakan darurat militer dengan mengirimkan pasukan polisi ke Komisi Pemilihan Nasional. Setelah pemeriksaan, polisi berencana untuk memutuskan apakah akan mengajukan permohonan surat perintah penangkapan untuknya setelah penyelidikan lebih lanjut.

3. Kim Bong-sik

Menurut Hankyoreh, Komisaris Kepolisian Metropolitan Seoul, Kim Bong-sik, ditangkap oleh polisi Korea Selatan dengan tuduhan pemberontakan terkait dengan deklarasi darurat militer pada 3 Desember 2024. Kim diperiksa pada pukul 17.30 waktu setempat, di kantor pusat investigasi negara Kepolisian Nasional Korea di Distrik Seodaemun, Seoul, sebelum akhirnya ditangkap. 

Ia juga diduga mengerahkan petugas polisi untuk menghalangi akses ke Majelis Nasional setelah darurat militer diumumkan. Blokade polisi ini menyulitkan anggota parlemen yang ingin memberikan suara untuk membatalkan deklarasi darurat militer. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, polisi berencana untuk mengajukan permohonan surat perintah penahanan untuk Kim.

Seorang inspektur polisi di Badan Kepolisian Metropolitan Seoul mengungkapkan keterkejutannya atas penangkapan Cho dan Kim. "Ada beberapa kasus di mana kepala Badan Kepolisian Nasional telah mengundurkan diri karena malu atas keterlibatannya dalam penyelidikan yang buruk atau tuduhan korupsi, tetapi tidak pernah ada penangkapan darurat seperti ini," ungkapnya. "Saya tidak berpikir akan ada hari ketika reputasi polisi lebih rendah dari sekarang,” tuturnya.