Gaji Guru Sekolah Rakyat yang Siap Operasi Juli 2025 Mendatang, Berapa Besarannya?

JAKARTA, iNews.id - Gaji guru Sekolah Rakyat menjadi perhatian utama dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan di Indonesia. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, juga dikenal sebagai Gus Ipul, mengungkapkan bahwa program ini akan dimulai dengan jenjang pendidikan SMA. 

Namun, Presiden Prabowo Subianto menargetkan perluasan cakupan pendidikan hingga mencakup sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Gus Ipul menyatakan bahwa pihaknya sedang menyempurnakan petunjuk teknis (juknis) untuk rekrutmen guru dan murid.

 Ia telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 8 April 2025 untuk memfinalkan draf juknis tersebut.

Draf tersebut sudah selesai dan terdiri dari lebih dari 100 halaman yang mencakup rekrutmen guru, murid, dan berbagai hal lainnya.

Gaji Guru Sekolah Rakyat

Kementerian Sosial bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sedang mendiskusikan besaran gaji yang akan diberikan kepada guru di Sekolah Rakyat. 

Menurut Mensos, beberapa angka sudah dipertimbangkan. Ia mengungkapkan bahwa para pengajar setidaknya akan mendapatkan gaji setara dengan upah minimum regional (UMR).

 “Saya belum berani menyebut angka, tapi sudah ada beberapa. Insya Allah akan kita sesuaikan dengan tanggung jawabnya. Harapan kita lebih dari (UMR) lah ya,” kata Gus Ipul.

Kapan Sekolah Rakyat Beroperasi? 

Sebanyak 198 lokasi telah diusulkan untuk pendirian Sekolah Rakyat. Usulan ini datang dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pihak swasta yang bersedia menyediakan lahan dan bangunan. Dari total tersebut, 45 lokasi sudah siap untuk beroperasi tahun ini.

“Daerah mengusulkan, baik berupa gedung yang perlu direvitalisasi atau disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Atau yang kedua berupa tanah kosong, minimal 5 - 10 hektare,” jelas Menteri Sosial Saifullah Yusuf setelah memimpin rapat pleno persiapan Sekolah Rakyat bersama beberapa kementerian dan lembaga di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025).

Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya pada Juli 2025. Sementara itu, proses penerimaan peserta didik dan rekrutmen tenaga pendidik akan dimulai pada April 2025.

Peserta didik akan diseleksi melalui beberapa tahapan, termasuk seleksi administratif, di mana anak-anak yang berhak mendaftar adalah mereka yang termasuk dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selanjutnya, calon siswa akan menjalani tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah (home visit), wawancara dengan orang tua, serta pemeriksaan kesehatan.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, M. Nuh, menjelaskan bahwa tenaga pendidik akan direkrut dari 60.000 guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memetakan distribusi guru agar mereka dapat ditempatkan sesuai dengan lokasi Sekolah Rakyat di daerah asalnya. Selain itu, pemerintah juga membuka opsi penugasan guru ASN di Sekolah Rakyat.

Para calon guru juga akan mengikuti seleksi untuk mengukur kompetensi dan kesiapan mereka. “Kita ingin tahu para guru itu punya empati sosial. Tidak hanya dia punya kompetensi akademik yang bagus. Tapi paling tidak karena ini berangkatnya adalah dari anak-anak yang punya kelas khusus,” ungkap M Nuh.

Mantan Menteri Pendidikan Nasional periode 2009-2014 ini juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan memberikan akses pendidikan, tetapi juga menyiapkan siswa sebagai agen perubahan untuk memutus rantai kemiskinan. Lulusan Sekolah Rakyat diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan dukungan beasiswa Bidik Misi.

Meskipun didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, siswa Sekolah Rakyat juga akan dibekali keterampilan digital modern seperti coding, cybersecurity, data sains. 

Status Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat (SR) bertujuan melengkapi akses pendidikan tanpa menggantikan sekolah yang ada. Lokasi dipilih di daerah yang membutuhkan berdasarkan data DTSEN untuk menjangkau anak-anak yang kesulitan bersekolah karena kendala ekonomi, geografis, atau sosial.

“Sekolah Rakyat hadir untuk melengkapi, bukan meniadakan sekolah yang sudah ada. Fokus kita adalah memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar,” ujar Prof. M. Nuh.

Guru direkrut dari daerah sekitar untuk mempermudah adaptasi sosial, dan kepala sekolah bertugas memastikan pembelajaran berjalan efektif dengan melibatkan masyarakat. Siswa akan mengikuti matrikulasi satu bulan sebelum tahun ajaran baru untuk membantu adaptasi mereka.

Dengan pelatihan khusus bagi guru dan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat, SR diharapkan menjadi solusi pemerataan pendidikan tanpa ada anak yang tertinggal.

Gaji guru Sekolah Rakyat menjadi salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan adanya program ini, diharapkan para guru yang terlibat dapat memberikan pengajaran yang berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.