Heboh Ormas Minta Jatah THR, Pengusaha Minta Aparat Hukum Tindak Tegas!
JAKARTA, iNews.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara terkait heboh organisasi masyarakat (ormas) meminta tunjangan hari raya atau THR secara paksa. Pengusaha menilai pada dasarnya hal tersebut boleh saja dilakukan.
Namun, ia meminta kepada penegak hukum agar menindak hal pelaku tersebut. Sebab, pemaksaan yang dilakukan berdampak buruk pada iklim usaha.
"Ya minta boleh-boleh aja, tapi jangan maksa gitu loh. Ya dibalikin lagi ke relaan masing-masing pelaku usaha," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam kepada wartawan, Rabu (19/3/2025).
Menurutnya, pemberian THR kepada ormas dapat dilakukan sukarela melalui lewat dana Corporate Social Responsibility (CSR). Apalagi pelaku usaha juga sering melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui dana itu.
Namun, ia meminta jangan sampai ada yang melakukan aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas.
"Ya perusahaan juga sering membina masyarakat sekeliling dan sebagainya. Tapi ya itu jangan sampai itu menjadi aksi premanisme ya. Yang berujung kepada pemblokiran apa itu jangan lah," ujarnya.
Bob menilai aksi premanisme yang melakukan pemaksaan dan pemblokiran dapat memengaruhi iklim usaha. Untuk itu, ia meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak dengan tegas kepada oknum-oknum ormas tersebut.
“Kita berharap aparat itu bisa selain menjaga ketertiban, tapi juga menegangkan hukum. Ya intinya mereka yang memaksa itu harus ditindak," kata dia.
Seperti diketahui, dalam beberapa hari terkahir banyak informasi yang beredar di media sosial terkait surat edaran dari sejumlah ormas yang meminta THR kepada pelaku usaha. Fenomena ini selalu terjadi setiap tahunnya ketika mendekati hari raya Idulfitri.
