Duh, Kepala BPKN Curhat Banyak Pegawainya Hidup Pakai Pinjol!

JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok mengatakan ada banyak pegawainya yang menggunakan pinjaman online (pinjol) untuk bertahan hidup. Mereka umumnya yang berstatus pegawai honorer.

Mutfi menjelaskan, rata-rata pegawai honorer BPKN sudah bekerja selama 16-20 tahun dan belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Bahkan ada karyawan kami ini yang harus pinjol untuk bisa bertahan hidup karena masih honorarium 20 tahun, ada 16 tahun, masih honorarium belum masuk PPPK, belum masuk PNS apalagi, ini perjuangan kami kan gitu,” ujar Mufti di Komisi VI DPR RI saat rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis (13/2/2025).

Adapun, pagu anggaran 2025 BPKN mencapai Rp8,967 miliar. Namun harus dipotong sebesar 73 persen menjadi Rp6,582 miliar imbas efisiensi.

Padahal, alokasi awal untuk gaji karyawan dan sekretariat sebesar Rp15,039 miliar. Mufti tak menafikan bahwa nilai pagu yang diperoleh BPKN dari tahun ke tahun selalu menurun. Bahkan, tahun ini anjlok dan harus dipangkas lagi. 

“Ini kita kira-kira pagu anggaran yang dari tahun ke tahun, 2021, 2024, 2025 tren kita menurun, sehingga tentu harapan kita tahun lalu berharap ada penambahan. Tetapi sekarang ada pengurangan 73 persen,” ucapnya.

“Tentu kita tetap alhamdulillah dan bersyukur karena masih ada anggaran yang gitu. Kita mungkin masih hanya bisa menyelamatkan honorarium kita karena kita masih honorarium. Dan tentu sangat kecil sekali karena ya kita berharap kemarin ada peningkatan tetapi sekarang pengurangan,” kata dia.

Di lain sisi, tugas yang diemban BPKN makin besar, terutama program perlindungan konsumen. Tercatat, sejak 2024 lalu banyak jumlah pengaduan dan sengketa konsumen yang diajukan ke lembaga pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, masalah-masalah struktural kelembagaan, serta perkembangan isu terkini terkait kebutuhan masyarakat.

“Tugas kami cukup banyak, kita melindungi penduduk kita 285 juta dengan produk yang luar biasa banyaknya. 11 sektor harus kami lindungi dengan lintas kementerian dan lembaga dan juga luar negeri. Jadi ini juga ada catatan kita. Cukup banyak tugas kami, ada 11 sektor dan ini tentu terkait dengan perlindungan konsumen,” kata Mufti.